ADVERTORIAL – Pasar Thailand menjadi salah satu promadona ekspor perikanan dari Sulawesi Tenggara. 54 ton ikan cakalang senilai Rp1,12 miliar, 19,24 ton cumi-cumi senilai Rp1,26 miliar dan 16 ton kerang dara senilai Rp423 juta dikirim ke negeri Gajah Putih.
Total, 89,2 ton Cakalang, Cumi-cumi dan Kerang Dara senilai Rp2,8 miliar diekspor selama tahun 2020.
“Jumlah dan angka ini berasal dari 3 jenis komoditas perikanan,” kata Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ) Kendari, Amdali Adhitama, di Kendari, Senin (1/3/2021).
Ke depan, Amdali mengajak eksportir hasil perikanan ke Thailand untuk dapat meningkatkan usaha di daerah ini. Menurutnya, dengan adanya ekspor, membuka peluang bagi Sultra untuk pemerataan pembangunan sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Ini peluang yang baik, karena sebelumnya tidak ada pengusaha Thailand yang meminta hasil perikanan Sultra,” katanya.
Amdali memastikan, jajarannya selalu siap memberikan pelayanan. Selain hasil perikanan beku, Balai KIPM Kendari juga sudah bisa melakukan ekspor hasil perikanan yang hidup seperti ikan hias, udang, kepiting melalui Bandara Haluoleo Kendari.
“Sekarang sudah tersedia fasilitas untuk melakukan ekspor, bisa melalui pelabuhan Kendari New Port dan bisa melalui Bandaha Haluoleo Kendari.
Sementara itu pemerintah kota kendari melalui dinas kelautan terus menggenjot produksi hasil laut
Lokasi penataan kawasan pengembangan budidaya karamba jaring apung yang berada di perairan pesisir Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha Kendari.
dan saat ini fokus mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu upaya memulihkan ekonomi daerah itu di tengah Pandemi COVID-19.
“Sebagai ibu kota provinsi Sultra, maka posisi Kota Kendari juga sangat strategis sebagai simpul sentra pengembangan produksi perikanan di Sultra,” ungkap Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, di Kendari, Selasa.
Disebutkan, pergerakan ekonomi di Kota Kendari tumbuh 6,66 persen, perekonomian Kota Kendari lebih didominasi oleh kategori konstruksi dan perdagangan.
“Kategori konstruksi mampu menyumbang 19,88 persen terhadap PDRB Kota Kendari, sementara kategori perdagangan menyumbang sebesar 16,47 persen terhadap PDRB Kota Kendari. Sedangkan sektor pertanian pada sub sektor perikanan masih sangat kecil kontribusinya terhadap perekonomian daerah,” katanya.
Disebutkan, berdasarkan data Dinas Kelautan Kota Kendari hasil tangkapan untuk perikanan tangkap di Kendari mencapai 90 ton per hari berupa gurita, udang vaname, ikan sotong, cakalang dan jenis Ikan lainnya.
“Rinciannya, sebanyak 75 ton berhasil didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari dan 15 ton di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari. Dengan potensi yang kita miliki, maka perikanan ini mampu menggairahkan kembali perekonomian daerah yang terdampak Pandemi COVID-19,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu Pemkot Kendari melalui ali Kota Kendari H. Sulkarnain K. SE., ME didampingi Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari Imran Ismail menyerahkan Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Serta menyerahkan Kartu Usaha Perikanan (Kusuka) dan Klaim Asuransi di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua,. Selasa (02/02/2021)
Dengan adanya penyerahan Kartu Kusuka diharapkan dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses transaksi online serta memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), dalam kegiatan tersebut sebanyak 14 kelompok usaha budidaya menerima bantuan yang berasal dari dana APBD tahun 2020 kemarin.
H.Sulkarnain K mengungkapkan Pemkot Kendari memiliki program asuransi yang merupakan jaminan bagi nelayan.
“Program Pemerintah Kota Kendari yang tak kalah pentingnya adalah program Asuransi Nelayan, yang merupakan Kerjasama Pemkot Bersama Asuransi Jasindo. Asuransi nelayan ini merupakan jaminan bagi nelayan yang apabila melakukan aktifitas melaut mengalami musibah, akan mendapat jaminan dalam bentuk santunan,” tutur Wali Kota Kendari
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari H.Imran Ismail menerangkan terdapat 147 penerima kartu Kusuka yang sudah siap untuk di salurkan.
“Penerima Kartu Usaha Perikanan (Kusuka) diwakili oleh dua penerima, yang mana tahun 2020 kemarin 147 penerima Kartu Kusuka sudah siap disalurkan bekerjasama dengan dengan BNI serta sebelas klaim asuransi berkerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan yang terkena musibah 2020 kemarin sebesar 498 juta Rupiah,” ungkap Imran
Lebih lanjut Imran menambahkan, Manfaat Kartu Kusuka, memudahkan nelayan untuk bertransaksi serta memudahkan nelayan untuk mendapatkan bantuan. Budidaya Perikanan merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat masyarakat selama Pandemi Covid-19 serta merupakan bentuk mendukung usaha pemerintah dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
(Saat Walikota berikan bantuan Budidaya Perikanan)
Di tempat yang sama Ketua Kelompok Pembudidayaan Cyprinus, selaku perwakilan penerima bantuan Budidaya Perikanan mengatakan, bantuan yang di berikan oleh Wali Kota Kendari sangat bermanfaat bagi mereka terutama saat mewabahnya Covid 19.
“Bantuan yang di berikan oleh bapak Wali Kota, kami rasakan sekali manfaatnya utamanya mewabahnya virus Corona. Sehingga dengan adanya bantuan ini meskipun kami di rumah kami tetap beraktivitas dengan mengelola bantuan yang diberikan,” ungkap Rusmin
Ia mengatakan, Sarana prasarana yang di berikan berupa bibit lele, tarpal pembudidayaan dan pakan lele.
“Bibit ikan lele, nila dan ikan mas di bantuan awal itu kami diberikan 1500 tiap satu komoditi untuk pakannya dua karung masing – masing 390 kg sudah mencukupi sampai panen, Rusmin.
Sementara itu Ketua RW.07 Anawai, Mahrudin Sangat bangga dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan pemberian bantuan kali ini.
“ Kami sangat merespon positip kegiatan ini, yang kami persiapkan adalah, pekarangan, kelompok budidaya, yang terdiri dari 10 dan orang masing-masing orang mendapat 9 ember” Ujar Mahrudin.
Diakhir acara Walikota Kendari meninjau hasil-hasil budidaya perikanan yang dilakukan Kelompok-kelompok Budidaya yang dibina Dinas Perikanan Kota Kendari.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua DPRD Kota Kendari, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Perwakilan Bank BNI cab. Kendari, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Kendari, Kepala OPD Lingkup Pemkot Kota Kendari, Camat Wua-wua, Kapolsek Wua-wua, Danramil Wua-wua, Lurah se-Kecamatan Wua-wua serta Pelaku usaha perikanan.
Untuk diketahui, Budidaya ikan air tawar di Indonesia potensinya makin menjanjikan. Ditambah lagi, pemerintah melalui Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menanggarkan dana sebesar Rp 400 miliar untuk mengembangkan potensi budidaya ikan ini. Budidaya ikan ini memiliki keuntungan dibanding mencari ikan di laut, selain tidak perlu repot pergi ke tengah laut dan menghabiskan banyak tenaga serta biaya, hasil budidaya ikan ini sangat digemari masyarakat seperti Ikan Gurame, Ikan Lele, Ikan Mas dan lain sebagainya.
Menurut laporan Badan Pangan PBB, tahun 2018 produksi budidaya ikan akan mengalahkan produksi hasil ikan laut. Hal itu disebabkan overfishing atau penangkapan ikan yang berlebih. Jika tidak ada perubahan model produksi ikan, maka di tahun 2048, para peneliti memperkirakan tidak ada lagi ikan di laut yang bisa ditangkap. Oleh karena itu, budidaya ikan diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan ikan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP), kebutuhan ikan nasional di semester kedua tahun 2015 mencapai 38 kg perkapita. Bahkan di tahun 2016, KKP menargetkan tingkat konsumsi ikan nasional mencapai 40,9 kg perkapita. Indonesia diuntungkan dengan ketersediaan lahan yang mencukupi dalam mengembangkan budidaya ikan ini. Saat ni, Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta hektare, budidaya air payau 1,3 juta hektare dan budidaya air tawar 2,2 juta hektare. Dengan memperbanyak akuakultur, Indonesia bisa memberikan kesempatan pada biota laut untuk berkembang biak untuk beberapa waktu.
Meskipun berpotensi besar, pengembangan budidaya ikan harus melalui perencanaan yang matang dan diperlukan pengawalan dengan sistem yang kuat secara efisien yang dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi. Budidaya ikan ini bukan tanpa kendala, biasanya penambak mengalami masalah yang krusial terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal oleh suatu sistim jaminan mutu.
Dalam hal ini, pemerintah maupun para stakeholder lainnya harus membina para penambak agar kualitas ikan dari hasil budidaya tersebut baik dan berdaya saing. Lalu penataan manejemen yang baik dalam mendistribusikan ikan, baik dalam pasar domestik maupun internasional dan menata sistem jaringan distribusi hasil perikanan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.
Disamping itu, pemerintah harus membangun pusat-pusat distribusi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pemasaran agar perdagangan hasil perikanan dapat berjalan dengan baik. Setelah itu, harus ada keseimbangan dan kestabilan harga ikan melalui ikan dari produsen dengan harga yang sudah ditetapkan sejak awal.
Ada satu hal yang cukup penting dalam mengembangkan bisnis budidaya ikan ini, yaitu para penambak atau pun pengusaha harus jeli melihat peluang terkait jenis olahan yang disukai masyarakat. Misalkan, di kota-kota besar, masyarakat disibukan dengan pekerjaan mereka masing-masing dan waktu untuk mengolah ikan jelas akan berkurang. Dengan begitu, permintaan akan makanan cepat saji seperti Baso Ikan, Nuget Ikan, dan lainnya akan lebih diminati masyarakat.
Potensi perikanan di kota Kendari begitu melimpah, sehingga dengan Langkah pemkot mampu menjadikan Kota Kendari sebagai lumbung ikan di wilayah Sulawesi.
Apalagi Saat ini pemanfaatan data spasial khususnya untuk bidang perikanan masih sangat sedikit dipergunakan. Hanya masih sedikit instansi saja yang saat ini mengambangkan data berbasis spasial untuk pemetaan potensi perikana salah satunya adalah BPOL. Namun di produk yang dikembangkan di BPOL masihlah sedikit misal PPDPI (Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan). Salah satu produk BPOL yang saat ini sedang dimanfaatkan adalah peta pergerakan kapal ikan di Indonesia yang membantu kinerja pemerintah dalam mengurangi dampak pencurian ikan. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan data spasial adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan tersebut. Dengan wilayah perairan yang cukup luas, seharusnya Indonesia harus memiliki banyak ahli-ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pemetaan sumber daya perikanan.
