€sl Promotion

€sl Promotion
19/01/2022

Lewat Rakorbang, Wali Kota Kendari Ingatkan OPD Harus Responsif

2 min read

ADVERTORIAL – Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi: (1) perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning); dan (2) perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning).

Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di “bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada di “atas”. Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Pada tahap awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama karena masih serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia.

Di dalam implementasinya tidak terdapat lagi penerapan penuh pendekatan dari atas ke bawah. Beberapa pertimbangan, misalnya ketersediaan tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan kepentingan sektoral nasional, masih menuntut penerapan pendekatan dari atas ke bawah. Namun, kini pendekatan tersebut tidak lagi sepenuhnya dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Untuk itu, diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme yang disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dengan memanfaatkan forum-forum Musyawarah Pembangunan (Musbang) Desa, Musbang Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Dati II, Rakorbang Dati I, Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang), yaitu Dati I sepulau/kawasan, dan puncaknya terjadi pada Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang). Di setiap tingkat diupayakan untuk mengadakan koordinasi perencanaan sektoral dan regional. Usulan atau masalah yang lintas wilayah atau lintas sektoral yang tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawa ke tingkat di atasnya. Proses berjenjang ini diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang, sehingga proses perencanaan dari “bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan yang ditunjukkan dari “atas ke bawah”.

Pada bagan berikut ditunjukkan bagaimana mekanisme perencanaan dengan pendekatan dari bawah ke atas. Pemrosesan usulan kegiatan atau proyek dari instansi sektoral yaitu Kantor Departemen (Kandep) di Dati II dan Kantor Wilayah (Kanwil)/perwakilan departemen/lembaga di Dati I dikonsultasikan dalam forum konsultasi pembangunan sehingga diharapkan visi atau kepentingan daerah sudah terwakili dalam usulan tersebut. Upaya-upaya untuk mengakomodasikan kebutuhan dunia usaha telah diefektifkan dalam rapat koordinasi penanaman modal di Dati I (RKPPMD I). Dengan demikian, forum Rakorbang Dati I menjadi ajang pertemuan pembahasan antara kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan perencanaan sektoral

Rakorbang ini adalah amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Daerah disusun melalui Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pendekatan yang partisipatif dan dialogis antara masyarakat dengan pemerintah.

Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di Kendari, Selasa (19/10/2021).

Rakorbang dilaksanakan dalam rangka mengakselerasi sinergitas  pembangunan daerah utamanya lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rakorbang Bappeda cukup istimewa karena dihadiri langsung Wali Kota, Sulkarnain Kadir dan Wakil Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.

Turut hadir pula seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, camat dan lurah se-Kota Kendari, serta sejumlah tenaga ahli.

Sulkarnain Kadir yang membuka rakorbang ini menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan, merupakan kelanjutan dari pembangunan pemerintahan sebelumnya.

Politisi PKS Kendari ini menegaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, OPD harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan bersinergi dengan semua pihak dan lembaga daerah.

Ia juga berharap melalui rakorbang ini OPD bisa melakukan perencanaan yang telah disusun dan mampu menyesuaikan atau responsif terhadap kondisi yang terjadi.

Sedangkan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta semua OPD bersama-sama bahu membahu dalam melakukan pembangunan hingga Pemerintahan Kota Kendari periode 2017-2022 selesai Oktober 2022.

“Saya minta kita semua tetap solid karena saya dan pak wali kota sama agar setelah masa jabatan kami selesai semua bisa berjalan baik dan berkesan positif,” harapnya.

Sementara Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala menjelaskan, dari 28 OPD yang dinilai terkait klaster capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 OPD diantaranya memiliki nilainya sangat rendah, 2 OPD rendah, 11 OPD tinggi, 23 OPD sangat tinggi.

whatsapp-image-2021-10-27-at-14-27-20

Dia berharap OPD yang memiliki nilai sangat rendah dan rendah bisa terus melakukan perbaikan utamanya dalam sisa masa jabatan periode 2017-2022.

Ia menyampaikan sesuai tahapan RPJMD, progres hingga tahun ini sudah bagus dan tidak ada yang belum dikerjakan.

Kecuali, kata Kepala Bappeda Kota Kendari ini, beberapa kegiatan yang butuh penyelesaian akhir, dan itu akan segera direalisasikan.

“Jangan sampai ada yang terlewati, makanya kita saling mengingatkan, manakala ada capaian serapan yang masih butuh pembenahan,” kata Ridwan, Selasa (19/10/2021).

Melalui rakorbang, pihaknya ingin memastikan semua program kegiatan yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik.
Lantaran menurutnya, RPJMD merupakan wujud dari janji-janji kepala daerah kepada masyarakat.

Lebih lanjut, kata dia, tahun ini Pemerintah Kota Kendari berkonsentrasi pada penanganan banjir, penataan kota, peningkatan sumber daya manusia dan masalah penanganan kemiskinan.

“Apalagi situasi pandemi, saat ini angka kemiskinan kita beranjak naik, makanya melalui program pemulihan yang dilakukan, bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa kembali bergairah, melalui UMKM,” tuturnya.

Rakorbang ini diikuti seluruh kepala OPD, Kepala Bagian, camat dan lurah se kota Kendari, serta sejumlah Tenaga Ahli Wali Kota Kendari yang hadir secara daring.

Untuk diketahui, semenjak pandemi Covid-19, ini kali pertama rakorbang diselenggarakan secara luring dan daring.

Bukan hanya kehidupan manusia yang bisa berubah, pembangunan pun juga akan ikut berubah seiring dengan bergejolaknya Starting Build di sektor transformasi dan transfigurasi yang kekinian.

Saking banyaknya stresor yang kian berkembang di berbagai lini pada pemerintahan daerah, memicu timbulnya kelalaian dan kemandekan dalam Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Daerah (P3D) di era digitalisasi saat menghadapi Revolusi Industry 4.0 dan menyongsong Society 5.0.

Dalam mendorong berbagai pembangunan yang berkesinambungan dari Kota ke Kampung yang mungkin belum tersentuh, tercermati, dan terproteksi bahkan tidak mendapat perhatian secara optimal oleh pemimpin di daerah sebagai pengambil alih kebijakan program dan eksekutor.

Pemerintah beserta semua orang yang berkepentingan bersama, perlu mengubah kacamata untuk lebih jauh melihat yang tidak nyata dan mesti angkat topi tunduk pada kenyataan yang di hadapi untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.

Penting bagi setiap orang untuk membangun kesadaran diri supaya lebih fokus pada kehidupan dalam tubuh dan luar tubuh. Tidak bercekcok dan huru-hara   antar sesama dalam kepemimpinan maupun pemerintahan. Dengan begitu supaya dapat membantu kita melihat trayek pembangunan yang lebih realistis.

Keberhasilan suatu daerah di sektor pembangunan merupakan satu prestasi yang mendukung jalannya Good Government. Hubungan kerja, Akuntabilitas, Sinergitas, kredibilitas, maupun kapabilitas mesti dilakukan agar semuanya itu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut.

Harus lebih intens memberikan cara pandang dan paradigma berpikir yang positif dan eksplisit. Setiap orang memiliki kecenderungan yang lazim dilakukan dan menghindari sikon yang membuat kita tidak nyaman dan mengabaikan pemikiran yang tidak bersifat membangun. Karena pembangunan di daerah membutuhkan kerja sama dan kerja bersama.

Alhasil dikala semua proses berjalan dengan lancar, konsisten, konsekuen, maka integrasi pembangunan di era rovolusi industry 4.0 dan society 5.0 lebih mudah. Keseimbangan kemajuan dan penyelesaian pembangunan dengan memanfaatkan sistem yang sangat kompeten akan luwes dan memperluas prospek kerja yang bertujuan menyejahterakan kehidupan manusia, dengan pendekatan yang berbeda.

Sehingga Peranan Pemerintah Daerah Tingkat baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan jasa-jasa maupun dalam koordinasi berbagai kegiatan pembangunan di daerah sangat penting. Peranan koordinatif ditekankan dalam rangka menyerasikan sasaran-saearan nasional dengan prioritas dan potensi daerah, agar pembangunan di daerah berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna dan secara keseluruhan menjadi bagian terpadu dari pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, langkah-langkah pendayagunaan dan peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat I terua di­lakukan. Setiap tahun Pemerintah mengalokasikan dana bantuan langsung kepada Pemerintah Daerah Dengan bantuan tersebut  Pemerintah  Daerah  di  samping  dapat melak-sanakan berbagai kegiatan koordinasi yang diperlukan dalam pembangunan di daerah, juga dapat melaksanakan secara lang­sung serangkaian kegiatan pembangunan yang dianggap penting dalam memecahkan masalah utama daerahnya dan mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Upaya yang dilakukan itu guna mewujudkan visi kota yakni Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi. Serta misi kota dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur dan Menata Wajah Kota