Sel. Des 10th, 2019

KLSM-KM Minta DPRD Kolaka Tinjau Aktivitas PT. MAS

1 min read
whatsapp-image-2019-11-11-at-14-10-09

SULTRALINE.ID, KOLAKA – Kembali Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Kolaka Membangun (KLSM-KM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Sultra perihal polemik perusahaan pertambangan PT. Mapan Asri Sejahtera (MAS) yang sampai saat ini masih terus bergulir, Senin 11 November 2019.

 

KLSM-KM menyatakan sikap dengan merujuk undang-undang nomor 4 tahun 2019 pasal 10 dan pasal 103 yang mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral /atau batu bara dan dalam pelaksanaan penambangan pengelolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara. konsekuensinya adalah setiap kegiatan hilir pertambangan di dalamnya terdiri dari pengelolahan dan pemurnian mineral dan batu bara meski prosesnya di dalam negeri hingga memberi banyak manfaat secara langsung pada rakyat Indonesia dan salah satu instrumen yang dibutuhkan adalah pembangunan Smelter.

 

“Dengan hadirnya PT MAS dengan mengantongi izin usaha industri dari kementerian perindustrian beserta smelternya mampu meninkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah kolaka dan masyarakatnya, namun seiring waktu perusahaan tidak mengoperasikan pabrik smelternya. Diduga hanya melakukan aktivitas penjualan bahan tambang mineral mentah,” kata Dudy.

 

Berdasarkan hal itu, KLSM-KM meminta DPRD Kolaka memanggil dan melakukan rapat koordinasi dengan PT MAS terkait target progres pembangunan smelternya bahwa UU nomor 50 tahun 2018 perusahaan yang tidak memenuhi target yang sudah direalisasikan oleh perusahaan tersebut.

 

“Dan pada prinsipnya PT MAS hanya mengambil keuntungan dengan pembelian tambang mineral lalu menjualnya kembali tanpa pengelolahan dan pemurnian,” tegasnya.

 

(Dudy KLSM-KM bersama anggota DPRD Kolaka Farlin)
(Dudy KLSM-KM bersama anggota DPRD Kolaka Farlin)

 

Dalam aksinya KLSMKM di DPRD Kolaka membuat anggota dewan baru 2019-2024 punya Pekerjaan Rumah (PR) berantai yang perlu dituntaskan, terlebih anggota dewan yang lama belum mampu menangani hal itu sebagaimana fungsinya.

 

Salah satu Anggota DPRD Kolaka dari fraksi PKS Firlan welcome (terbuka) apa yang disampaikan KLSM-KM dengan mengevaluasi salah satu izin ESDM yang katanya terjadi tumpah tindih dengan smelter tanpa mengoperasikan dan mengirim ore (mentah) nikel yang kadarnya 1, 7 persen.

 

“Temuan di lapangan masyarakat ini tidak sesuai UU itu yang pertama, kedua adanya beberapa masyarakat yang tidak bekerja pada perusahaan tersebut, ke tiga persoalan smelter yang belum di bangun,” tutur Firlan

 

Lebih jauh ia menjelaskan permasalahan ini semua bisa diluluhkan dengan masyarakat berharap dewan yang baru langsung turun kelapangan dan melihat langsung apa yang terjadi di PT tersebut.

 

“Dan DPRD yang baru jangan hanya mendengarkan sementara di lapangan mereka tidak tau,  LSM bijak menyampaikan seperti yang lalu jadi yang baru berharap semoga bisa mengawal jangan sampai yang lalu biarlah berlalu itulah yang tidak diinginkan LSM dan berjanji akan turun langsung bersama anggota dewan lain karena kami tidak ingin ada kata hanya makan gaji saja,” katanya

 

Mengenai pernyataan perwakilan KLSM-KM Bung Edo bahwa belum ada trust (kepercayaan) yang diberikan pada anggota dewan baru ini apakah mampu menjembatani sesuai fungsinya mengawal persoalan.

 

“Saya berharap di beri kepercayaan walau long time memory (ingatan yang lama) masih membekas buktinya daerah Popalia kami turun langsung, ini menandakan kami akan mengawal permasalahan yang ada di lapangan,”  ucap tutur kader PKS ini.

 

“Dan kami akan bagaimana memperbaiki trust itu pada anggota dewan yang baru, sehingga demostran sudah ada yang mewakili bukan karena keterpanggilan harus ada baru harus terima demonstran tidak terlepas dari komisi itu . Kami adalah anggota DPRD yang mana wewenang nya sudah jelas di PP NO 12 sudah ada unsur pengawasan. Sekali lagi tentang kepercayaan kami jawab bahwa kami anggota DPRD baru memperbaiki citra DPRD yang lalu bukan saya katakan yang lalu kurang trust nya tapi memperbaiki,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, anggota dewan Dr Hakim menyampaikan akan ada pertemuan nasional pemilik IUP untuk di tinjau kembali mengenai membangun smelter.

 

“Wewenang di pusat kami berharap rekomendasi pertemuan di pusat di telurkan ke propinsi dalam hal ini dinas ESDM terkait ini, sehingga kami  juga juknisnya  kami terima dan kami bisa tindaki apa menjadi temuan di lapangan kemudian penegasannya ada dalam bentuk hitam di atas putih,” katanya lagi.

 

“Jadi kami di sini sebagai fungsi pengawasan yah mengawasi apa kebijakan pemerintah daerah karena wewenangnya begitu, kita di DPRD kami butuhkan tentunya berlaku dengan teman yang ada di pusat. Dan terima sebenarnya komisi 3 tapi AKD nya belum terbentuk jadi sebagai fungsi general yaitu monitoring kami terima semua serta berharap cepat terbentuk awal Desember dan tidak ada yang terlewatkan apa yang disampaikan,” tandasnya.

 

Laporan : Sri

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *