Ketua BPRK Berty Layuk : Pilkada Kolaka Merusak Tatanan Demokrasi

 

SULTRALINE.ID, KOLAKA – Pemilihan Kepala daearh (Pilkada) kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah usai. Namun kekecewaan di hati tidak terobati bagi salah satu pasangan calon (Paslon), bagaimana tidak pilkada yang diduga sangat kompleks dengan berbagai macam kecurangan itu. Dengan adanya kecurangan ini salah satu lembaga Barisan Pemerhati Rakyat Kolaka (BPRK) tidak tinggal diam melihat itu semua.

Saat di hubungi beberapa hari lalu melalui via telpon, Ketua BPRK Berty Layuk menuturkan bahwa tentang data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka yang di duga di manipulasi itu setelah di klarifikasi dan di informasi dari Bawaslu Sultra mengatakan bahwa data tersebut bukan data dari KPU, sementara data tersebut didapatkan dari untuk paslon di kabupaten Kolaka.

“Tapi pada saat itu kita tidak punya unsur kecurigaan akan adanya NIK (Nomor induk kependudukan) ganda. Manipulasi NIK itu nomor NIK di jadikan nomor kartu keluarga, dan NIK nya tidak sesuai di data KPU. dengan NIK yang di pegang pemilik identitas ,karena pada saat itu ketika DPT (daftar pemilih tetap) di berikan kita cuma melihat apakah nama kita ada atau tidak ada. Nanti kita merasa ada kecurangan ketika kita melihat adanya OTT (Operasi tangkap tangan) KTP ganda. maka kami menjustice pasti ada kecurangan,” kata berty.

Lanjut ia, setelah hasil penetapan pleno suara itu terdapat DPT yang membludak. Dari situ dirinya mengelolah data KPU tersebut, ternyata ditemukan banyak NIK ganda. Dimana NIK  si pemilik yang kita pegang tidak sesuai dengan NIK yang di KPU.

“Juga ada NIK pemilik identitas di jadikan nomor kartu keluarga,” tuturnya,

Anehnya lagi, sambung ia,  pihak Bawaslu Sultra informasi dan klarifikasi hanya sepihak, juga KTP (kartu tanda penduduk) ganda Bawaslu menginformasi/klarifikasi hanya di dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) tidak pada pemilik identitas yang di gandakan.

“jadi kami protes kenapa ? setelah di baca merasa kecewa sekali karena pihak nya menglnformasi /klarifikasi kami pelapor tidak di libatkan saksi. Dan di pusat juga belum memberikan hasil atas pelaporan yang kami lakukan tapi setelah di presure ke pusat jawaban Bawaslu propinsi yang di instruksikan oleh Bawaslu pusat untuk menginformasikan pada pihak-pihak yang tercantum dalam laporan kami, menurut kami hanya sepihak. Jadi kami tidak terima dan saat ini pihak Bawaslu pusat disini kami mau permasalahan pilkada kab kolaka  benar-benar di usut tuntas karena kalau tidak ini akan jadi dinasti politik dan ini akan jadi strategi politik yang akan di gunakan oleh konco-konconya yang sementara berkuasa sekarang. Dan kolaka tidak akan pernah mendapat pemimpin pro pada rakyat, serta perlakuan penyelenggara seperti akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas,” geram Berty

Ia menambahkan, Hasil pilkada Kolaka kemarin bukan hasil pemilihan raktat tapi hasil pemilihan penyelenggara dalam hal ini KPU DAN Panwaslu (Bawaslu) Kolaka.

“kami akan ko0rdinasikan lagi ke Bawaslu propinsi masalah ini. Secara kasat mata  anak-anak di Kolaka bila melihat kendaraan baik itu motor atau mobil  yang berplat merah dia berteriak KTP ganda dan iapun tau bahwa itu pelanggaran. Jadi pilkada kolaka sudah menghasilkan demokrasi yang bobrok menurut kami. Dan bila cara kerja  kab kolaka dan propinsi yang harusnya bekerja sesua aturan yang di percaya oleh rakyat akan bekerja dengan baik dengan aturan yang ada, dan menghasilkan yang berkualitas, tapi ketika kerjanya hanya seperti ini maka kami tidak akan percaya lagi pihak penyelenggara. buat apa? ada penyelenggara di Kolaka kalau kerjanya kayak gitu, lebih baik pihak pelaksana pilih langsung saja Bupati dan tetapkan sendiri siapa menurut mereka yang akan duduk,” bebernya

Lanjut ia, bayangkan bukti rill yang kami punya mulai dari C6 ada yang tidak di bagikan, di buang, pemilih di bawa umur, surat suara yang di coblos di dalam rumah dan di pegang oleh anak-anak di foto, dan undang-undang itu sudah mengatur itu tidak boleh di lakukan tapi kenyataannya apa?. Dan pilkada Kolaka itu kompetensi dengan petahana merasa berkuasa hingga ini terjadi apapun bisa dilakukan.

Tambah ia, contoh lagi bukti-bukti di sosmed kami temukan tapi kenapa panwas tutup mata akan hal ini. kami saja bukan pengawas pemilu kami bisa dapatkan bukti, tapi kenapa panwas tidak bisa ada apa?.

“Maka saya sebagai ketua BPRK akan kami memproses pilkada ini. kami tidak akan puas bila tidak mendapatkan jawaban yang sebenarnya yang sesuai dengan data yang  kami miliki. Jadi tolong pihak penyelenggara yang berwewenang sungguh-sungguh melihat kepentingan rakyat  bukan kepentingan pribadi. Jangan rakyat yang jadi korban, karena rakyat sekarang sudah pintar, mereka menginginkan pemimpin  yang berkualitas, yang propesional, mereka inginkan perubahan,” tukasnya.

“kami akan mengwal persoalan ini dan  kami betul-betul ingin penjelasan yang sebenar-benarnya dan tidak akan pernah berhenti. Kami punya bukti yang bisa di pertanggung jawabkan dan kami ingin juga para penyelenggara bisa mempertanggung jawabkan bukti-bukti yang ada pada mereka,” pungkas Berty.

Untuk diketahui Pilkada Kolaka 2018 diikuti dua pasang yakni pasangan nomor urut satu (1) Ahmad Safei-Muhammad Djayadin (petahana) dan pasangan nomor urut dua (2) Asmani Arif-Syahrul Beddu.

 

Laporan : Sry

1 thought on “Ketua BPRK Berty Layuk : Pilkada Kolaka Merusak Tatanan Demokrasi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.