SULTRALINE.ID, KENDARI – Guna mengembangkan kurikulum Program Studi (Prodi) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari menjadi pusat kajian lokal di kawasan timur Indonesia yang berbasis pada maritim dan pedesaan, Ketua Prodi Ilmu Politik UHO, Muhammad Najib Husain menyebutkan pihaknya bakal melakukan revisi mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Politik saat ini.
Kata dia, mata kuliah yang akan direvisi itu sekitar 60 persen. Kemudian 20 persen lainnya mata kuliah pilihan yang naik menjadi mata kuliah wajib.
Menurutnya, ada beberapa mata kuliah yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan kepentingan pasar hari ini.
“Salah satunya misalnya mata kuliah politik lingkungan. Selama ini kita belum ada mata kuliah politik lingkungan, maka kali ini kita akan memasukan politik lingkungan dan menjadi mata kuliah wajib. Begitu juga dengan mata kuliah yang berkaitan dengan partai-partai politik, misalnya mata kuliah survei dan poling. Itu adalah mata kuliah yang juga nanti kita kaitkan dengan partai politik,” jelasnya, Kamis (31/3/2022).
Sehingga kedepan nya kosentrasi Prodi Ilmu Politik itu pada persoalan politik lokal, parlemen, dan juga perbandingan-perbandingan politik, termasuk politik lingkungan.
“Jadi ada khas tersendiri yang di miliki oleh prodi ilmu politik nanti, yang lebih fokus pada kondisi kebutuhan daerah kita. Utama nya persoalan lingkungan, dalam hal ini bagaimana pengelolan tambang dalam perspektif politik lokal,” bilang nya.
Pengamat politik di Sultra ini mengaku, dalam mewujudkan hal itu pihaknya menyelenggarakan lokakarya kurikulum dengan menghadirkan tim ahli dan juga asesor ibu Agustiana Kambo yang merupakan Ketua prodi Ilmu Politik Universitas Hasanudin (Unhas) untuk memberikan masukan dan saran.
Lanjutnya, dari masukan dan saran itu, nanti pihaknya bakal duduk bersama dosen-dosen ilmu politik untuk kemudian merumuskan mata kuliah-mata kuliah yang akan di tawarkan kepada mahasiswama sesuai dengan revisi yang ada, namun tetap berpatokan pada 144 Satuan Kredit Semester (SKS).
“Nanti terakhir kita akan membentuk tim 7 yang akan memfinalisasi kurikulum ilmu politik untuk 5 tahun kedepan,” pungkasnya.
Laporan : IS
Editor : La Irdwan
