Sab. Jan 18th, 2020

Kadis Dikbud Sultra Monev ke Butur, Tekankan ini Kepada Kepala Sekolah

1 min read
img-20200115-wa0108

SULTRALINE.ID, KENDARI -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berbenah dengan cepat. Hal itu dilakukan meningkatkan fungsi manajemen Kelembagaan Dinas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjalankan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi terus digerakkan untuk menyentuh seluruh stakeholders Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

 

 

Setelah melakukan Monitoring dan evaluasi (Monev) di 4 Kabupaten, yaitu Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, dan Konawe, Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Sultra Asrun Lio kembali melakukan Monev di Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai 13 sampai 15 Januari 2020.

 

 

Pihaknya langsung mengadakan rapat dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB yang berlangsung di salah satu hotel di Buton Utara.

 

Dalam rapat tersebut ada beberapa poin yang menjadi arahan kepada para Kepala Sekolah yaitu mengenai larangan pungutan komite sekolah.

 

Asrun Lio menegaskan bahwa, berbeda antara pungutan dan sumbangan. Pungutan didefinisikan sebagai pembayaran yang ditentukan jumlahnya, periode pembayarannya ditentukan, dan disertai sanksi tertentu misalnya tidak boleh mengikuti ulangan semester atau lainnya. Sedangkan sumbangan tidak ditentukan jumlahnya, tidak dibatasi periode pembayarannya serta tidak ada sanksi tertentu. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 jelas, bahwa dana yang bersumber dari Komite Sekolah adalah bersifat sumbangan.

 
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, didampingi oleh sejumlah pejabat Eselon III dan IV, Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Sultra Buton Utara serta Manajer dana BOS menegaskan bahwa kunjungan dan monitoring dan evaluasi seperti ini tanpa informasi dan dadakan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melihat penyelenggaraan sekolah secara dekat dan tanpa rekayasa.

 
Sebelum dilaksanakan Rapat Koordinasi yang diikuti para kepala sekolah SMA/SMK/SLB Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan inspeksi secara mendadak pada beberapa sekolah untuk melihat langsung proses pembelajaran, pelaksanaan anggaran yang selama ini dialokasikan baik Dana BOS maupun dana DAK, serta perangkat administratif yang terkait dengan proses manajerial sekolah oleh kepala sekolah dan administrasi pembelajaran oleh guru.

 

Rapat Koordinasi Kepala SMA/SMK/SLB ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Utara. Dalam sambutannya, Asrun Lio menginginkan sinergitas antara penyelenggaraan pendidikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga terus dilaksanakan koordinasi secara intensif.

 

Asrun Lio menekankan tentangĀ  penyelenggaraan anggarannya yang bersih dari KKN. Termasuk para Kepala Sekolah diminta untuk tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun secara tegas yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Poin penting lainnya yang menjadi pokok arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat sesi dialog dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB se-Buton Utara adalah infrastruktur tertentu yang tidak dianggarkan melalui DAK akan ditaktisi melalui diskusi dengan pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan dimohonkan penganggarannya melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Sultra pada Daerah Pemilihan (Dapil) dimana sekolah tersebut berada.

 

“Jadi dalam menjalankan tugas para Kepala Sekolah harus ikhlas dan sabar serta mengedepankan asas Tut Wuri Handayani sebagai payung besar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Laporan : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *