ADVERTORIAL – Kebijakan pemerintah di sektor perikanan sangat berpihak kepada nelayan kecil terbukti Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada para nelayan yang berada di pesisir pantai.
Pemerintah menyadari bahwa untuk memanfaatkan peluang tersebut guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, agar nelayan memiliki kemampuan serta akses menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, maka dicetuskan program bantuan sarana dan prasarana seperi kapal dan alat tangkap.
Meningkatkan kualitas perlengkapan dan fasilitas pemasaran nelayan. Sangat dibutuhkan dukungan teknologi perahu maupun alat tangkap, supaya nelayan punya kemampuan yang sepadan dengan nelayan bangsa lain. Fasilitas pengolahan dan penjualan ikan dapat mempengaruhi harga jual ikan yang tinggi.
Melihat hal tersebut Pemkot Kendari melalui dinas Perikanan dan kelautan kota Kendari untuk di tahun 2021 telah menggelontorkan dana sebanyak 6 miliar rupiah dengan berbagai macam bantuan untuk memudahkan para nelayan.
Dijelaskan bahwa Pada tahun anggaran 2021 ini. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari dalam APBD induk telah memprogramkan Beberapa kegiatan antara lain:
Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap yang terdiri dari Pengadaan bagan perahu 5 gt sebanyak 3 unit untuk 3 kelompok di kelurahan purirano, sambuli Dan tondonggeu dengan anggaran sebesar Rp. 600 juta. Pengadaan bagan satu perahu 10 gt, 1 unit dan kurang dari 10 gt, 1 unit untuk 2 kelompok di kelurahan Tondonggeu Dan Kel Kessilampe Dengan Anggaran sebesar rp. 1 milyar. Pengadaan perahu bermesin kurang dari 5 gt, 2 unit untuk 2 Kelompok di kel. Bungkutoko dengan anggaran Rp. 200 juta. Kapal/perahu bermesin fiber 3 gt, 1 unit untuk Kelompok di kel. Kendari caddi dengan anggaran Sebesar Rp. 90 juta. Perahu bermesin fiber 9 pk, 5 unit untuk 1 Kelompok di kel. Petoaha Dengan anggaran Sebesar Rp. 200 juta. Perahu bermesin fiber 13 pk, 3 unit untuk 2 Kelompok dikel. Talia dan bungkutoko dengan Anggaran sebesar Rp. 135 juta.
Pengadaan sarana perikanan budidaya yang terdiri dari pembuatan karamba, 3 unit untuk 3 kelompok Masing-masing dikelurahan mata, purirano dan Tondonggeu, dengan anggaran sebesar Rp. 600 Juta.
Selain dari APBD kota, hasil koordinasi dinas Perikanan kota kendari dengan kementerian Kelautan dan perikanan serta dinas kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi tenggara, telah Dialokasikan beberapa bantuan yang anggarannya Melalui APBN dan APBD propinsi antara lain:
Bantuan bibit ikan kuwe/putih sebanyak 2.600 ekor Untuk koperasi maya rita kel. Tondonggeu. Bantuan mesin katinting 13 pk untuk 3 kelompok Sebanyak 12 unit, masing-masing kelompok Padaelo kelurahan anggoeya 5 unit, kelompok Nelayan bugis kelurahan watu-watu 5 unit dan kelompok sehati kelurahan watu-watu 5 unit dan kelompok sehati kelurahan korumba, 2 unit. Pengadaan alat pengolahan dan sarana pemasaran berupa sepatu boot , keranjang ikan. Bantuan bibit ikan kakap putih sebanyak 18000 ekor yang berasal dari balai besar ikan ambon
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari Imran Ismail mengatakan, bantuan tersebut diberikan merupakan bentuk perhatian dari pemerintah Kota Kendari kepada nelayan.
“untuk penyerahan sarpras untuk 32 kelompok di Kota Kendari itu sendiri bernilai sekira Rp 6 miliar,” ungkap kadis Perikanan dan Kelautan Kota Kendari Imran Ismail
Selain itu, Pemkot Kendari bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan penerbitan sertifikat tanah bagi para nelayan.
Dimana Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir menyerahkan 253 sertifikat hak atas tanah nelayan di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo Kota Kendari, pada Kamis (21/10/2021).
Wali Kota Kendari berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, terlebih di saat pandemi Covid 19 saat ini.
“Ini salah satu upaya kita untuk keluar dari pandemi Covid 19, makannya bantuan – bantuan ini kita salurkan. Kita juga menyalurkan sertifikat tanah yang telah dituntaskan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkap Wali Kota Sulkarnain.
Selain itu BPJS Ketenagakerjaan melalui Wali Kota Kendari, juga menyerahkan klaim BPJS sebesar Rp 84 juta kepada dua orang ahli waris.
“Kita menyerahkan klaim BPJS, sehingga jika terjadi resiko kerja ada yang mengcover, mudah-mudahan semua ini sekali bisa memotivasi seluruh masyarakat khususnya nelayan untuk lebih bersemangat lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar wali kota.
Dijelaskan penyerahan sertifikat tanah itu akan dibagikan kepada 3750 warga Kota Kendari yang berhak menerima, selain itu penyerahan sarpras seperti benih ikan sebanyak 30 ribu ekor, karamba 3 unit dan perahu bermesin 6 unit.
Sebelumnya juga Pemkot Kendari memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi nelayan yang terdampak Covid-19. Setidaknya 1178 nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut. Penyerahannya diawali Wali Kota Kendari secara simbolis menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu pada 10 perwakilan nelayan terdampak COVID-19 bertempat di Kantor Kecamatan Kendari Barat, Rabu (4/8/2021). Kemudian berlanjut menyerahkan bantuan pada 790 nelayan terdampak Covid-19 di Kecamatan Abeli dan Nambo, bertempat di kantor Kecamatan Abeli, Kamis (5/8/2021).
(Penyerahan Bantuan Sapras, Sertfikat Tanah, dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan oleh Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir)
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk keseriusan dan perhatian Pemerintah Kota Kendari terhadap warga yang terdampak COVID-19 dan sama sekali belum menerima bantuan
Menurutnya setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) banyak dampak yang dirasakan masyarakat khususnya dari sisi ekonomi.
“Banyak diantara kita yang merasakan kesulitan mencari nafkah, yang mungkin selama ini menjadi nelayan tangkapan kurang yang beli, karena memang situasinya begitu. Ini semua demi menjaga kita semua agar kita jangan sampai terpapar,” ungkapnya.
Bantuan terhadap nelayan ini lanjut wali kota sudah pernah dilakukan pada tahun 2020 diawal pandemi terjadi.
Wali kota juga meminta camat dan lurah untuk membantu warga yang belum menerima bantuan agar bisa mendaftarkan diri baik nelayan, pelaku UKM maupun karyawan yang di PHK.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan penyerahan bantuan ini merupakan tahap awal yang dilakukan Dinas Perikanan Kota Kendari terhadap nelayan yang terdampak COVID-19.
“Bantuan sosial berupa uang tunai ini ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah di SK kan oleh Bapak Wali Kota Kendari di enam kecamatan dan 33 kelurahan,” katanya.
Awalnya Dinas Perikanan memiliki data sebanyak 1300 nelayan yang terdampak COVID-19, namun setelah diperbarui tersisa 1178 nelayan yang berhak menerima bantuan. Atau berkurang sebanyak 190 orang karena beberapa alasan.
“Meninggal dunia 25 orang, alih profesi 121 orang, pindah domisili 14 orang, pemilik kapal di atas tiga groston (GT) enam orang dan telah terdata sebagai penerima bantuan sosial lainnya misalnya PKH, BLT, BST sebanyak 24 orang,” jelasnya.
Untuk tahap awal ini sebanyak 289 orang nelayan terdiri dari 130 nelayan dari Kecamatan Kendari dan 159 nelayan dari Kecamatan Kendari Barat menerima bantuan ini, kemudian akan menyusul Kecamatan lainnya.
Lanjut ia, penyaluran bantuan pada 1178 nelayan tuntas, setelah hari ini sebanyak 790 nelayan yang terdiri dari 386 nelayan di Kecamatan Abeli dan 404 nelayan di Kecamatan Nambo menerima bantuan.
“Kami masih menunggu data dalam beberapa hari ini jika masih ada nelayan yang berhak dapat tapi belum terdata,” katanya.
Dia menambahkan, jika masih ada warga yang merasa berhak namun belum terdata harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu berdomisili dan memiliki KTP Kota Kendari, memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) tidak memiliki kapal di atas tiga GT serta tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial.
Warga senang dapat bantuan
Atas berbagai macam bantuan tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat luar biasa dari nelayan. Terlebih adanya bantuan sertifikan tanah yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, agar kepemilikannya diakui negara yang nanti dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu dalam menjalankan keseharian.
Seperti yang diungkapkan Rais yang mengucapkan terima kasih kepada Walikota Kendari dan jajarannya yang sangat peduli terhadap para nelayan khususnya di Kelurahan Sambuli.
“Alhamdulillah hari ini akhirnya saya bisa melihat sertifikat tanah ini, saya ucapkan terima kasih kepada pak wali karena telah membantu kami nelayan kecil,” katanya
Senada dengan itu, Amin mengatakan, dengan bantuan sapras yang diberikan Pemkot Kendari bisa meningkatkan daya tangkap ikan mereka dengan begitu perekonomian juga bisa bertambah.
Perlu diketahui, Nelayan adalah salah satu profesi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena dua per tiga wilayah di tanah air adalah lautan dan memiliki potensi hasil laut yang sangat besar untuk mengantarkan masyarakat Indoensia menjadi sejahtera. Namun, pada kenyataan di lapangan jumlah nelayan Indonesia diperkirakan 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Provinsi yang mempunyai jumlah nelayan terbanyak ternyata justru ada di Provinsi Jawa Timur yakni lebih dari 334.000 nelayan, barulah kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Data-data tersebut mengungkapkan bahwa pekerjaan sebagai seorang nelayan masih berada dalam jumlah kecil dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun nilai jual hasil laut seperti seafood selalu menempati posisi harga yang eksklusif tapi berbanding terbalik dengan konsep cita-cita generasi muda yang hampir tidak ada yang ingin menjadi seorang nelayan. Sungguh miris perbandingan diantara keduanya. Termasuk di Kota Kendari, Sulawesi tenggara yang terdiri pesisir.
Dengan banyaknya nelayan yang tersebar itu, apalagi di Kota Kendari yang memang daerah pesisir, sehingga Pemerintah banyak membuat kebijakan untuk memudahkan aktivitas para nelayan dalam melaut.
