Sab. Des 7th, 2019

Indikasi Pencemaran Lingkungan, AMPH Sultra Akan Adukan RS Dewi Sartika Kendari ke Polda Sultra

1 min read
whatsapp-image-2019-07-01-at-16-07-45

SULTRALINE.ID, KENDARI – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (AMPH Sultra) akan mengadukan pihak rumah sakit (RS) Dewi Sartika Kendari di Kepolisian Daerah (Polda) Sultra terkait indikasi pidana pencemaran lingkungan hidup.

“Senin depan saya akan laporkan RS Dewi Sartika Kendari ke Ditkrimsus Polda Sultra,” kata Koordinator AMPH Sultra,Bram Barakatino, saat ditemui di salah satu warung kopi Kota Kendari, Sabtu (20/7/2019).

Terlebih, menurut Bram dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak DPRD, pada Senin lalu (15/7/2019) yang dihadiri instansi pemerintah kota (Pemkot) Kendari yakni Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Hukum, Dinas PTSP serta pihak rumah sakit Dewi Sartika sebagai obyek masalah.

Lanjut ia, dalam RDP sangat jelas pihak rumah sakit RS Dewi Sartika tidak memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) yang seharusnya menjadi kewajiban rumah sakit, agar limbahnya tidak dibuang sembarangan yang dapat merusak lingkungan sekitar.

“Rumah sakit Dewi Sartika Kendari sudah jelas melakukan pelanggaran karena sesuai rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Sulkarni selaku perwakilan Komisi III dan turut serta di ikuti oleh Laode Ashar sebagai anggota DPRD Kota Kendari perwakilan Komisi I yang membidangi persoalan hukum. Dengan begitu kira apa lagi ini sudah jelas melakukan pelanggaran, tingal kami laporkan pidana nya,” paparnya.

Berdasarkan Hasil RDP, kata ia, sangat jelas pihak rumah sakit Dewi sartika diberikan sanksi penghentian aktivitas pelayanan selama kurun waktu satu bulan, dan itu DLH kota kendari dan anggota DPRD kota Kendari sudah di lakukan penyegelan.

“Namun kayaknya pihak RS Dewi Sartika tidak mengindahkan hal itu, maka kami akan laporkan atas indikasi pencemaran lingkungan hidup,” ucapnya.

Tak berhenti disitu, dirinya berjanji akan mempresur atau mendesak pihak Polda Sultra untuk memproses terkait pidana izin lingkungannya, sehingga pihak kepolisian bekerja secara maksimal.

“kami akan presur dengan cara pergerakan massa nantinya atau kami unjuk rasa, agar pihak kepolisian bisa transparansi dalam aduan kami, pokoknya itu intinya,” tegas Bram.

“Kami akan terus mengawal permasalahan ini, karena konsekuensi hukum adanya indikasi kelalaian Rumah Sakit Dewi Sartika terkait pengelolaan lingkungan harus masuk dalam sanksi pidana,” pungkasnya.

Laporan : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *