Sab. Feb 27th, 2021

Hindari Potensi Kecurangan, Bawaslu Sultra Tekankan Peserta Pilkada Ketika Kampanye Jangan Politik Uang dan Berbau SARA

1 min read
IMG_20180211_085713_wm

SULTRALINE.ID, KENDARI – Guna menindaklanjuti hasil riset Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang telah dipublikasikan dalam bentuk indeks kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan menghadapi masa kampanye yang akan dimulai pada 15 Februari 2018, Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan kepada semua pasangan calon (paslon) dan tim sukses baik pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Walikota dan Bupati untuk ikut memastikan pelaksanaan kampanye tanpa kecurangan.

Menurut Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin udu, mengatakan akan fokus pada 14 poin pengawasan yakni : 1. kampanye yang sifatnya mempolitisasi berbau SARA. 2. kampanye yang melibatkan dan/atau keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) , TNI/POLRI, kepala desa dan/atau perangkat desa. 3. melakukan politik uang dengan berbagai bentuknya. 4. penggunaan fasilitas negara. 5. kampanye yang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. 6. melakukan intimidasi dan diskriminasi. 7. kampanye hitam, fitnah, dan provokasi. 8. pelibatan anak-anak dalam kampanye. 9. arak-arakan yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan yang lain. 10. kampanye yang sifatnya mengarah pada disintegrasi bangsa, bertentangan dgn pancasila, dan UUD 1945.11. kampanye yang menyerang kehormatan pribadi paslon yang lain, 12. keberpihakan penyelenggara pemilu dalam kampanye, 13. kampanye di luar jadwal, serta 14. kampanye bentuk lainnya yg bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kepada masyarakat, tim sukses paslon, dan semua pihak sekiranya ada pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan di atas diharapkan agar segera melaporkan kepada pengawas pemilu, ” ucapnya, Sabtu (10/2/2018).

Dia juga mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota agar lebih pro-aktif lagi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada semua tahapan penyelenggara pilkada.

“Diharapkan juga agar pengawas pemilu hingga seluruh jajaran untuk menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu tanpa berpihak, pilih kasih, dan tanpa diskriminatif, dan harus sesuai SOP yang telah dibuat Bawaslu. Ayo bangun demokrasi Sultra dengan tidak melakukan kecurangan dalam pilkada, bangun demokrasi sultra tanpa politik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

€sl Promotion

€sl Promotion