Jum. Agu 14th, 2020

GPMI Minta Mabes Polri dan Ombudsman RI untuk Periksa Kapolres Muna dan Kasat Reskrim Muna

1 min read
img-20200114-wa0017

SULTRALINE.ID, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) Kota Kendari berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta Kapolda agar tegas dalam penanganan kasus wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara berinisial AFD yang sudah naik status P21, Selasa (14/01/2020).

 

 

Kedatangan mereka meminta kejelasan kasus tersebut, pasalnya mereka menilai penuntasan kasus tersebut sangat lambat ditangani Polres Muna. Padahal pada saat itu terduga pelaku sudah sempat ditahan.

 
“Apabila Polda Sultra tidak bersikap tegas maka persoalan ini ini kami akan laporkan di Mabes Polri dan Ombudsman RI pasalnya status P21 dari Desember 2019 sampai saat ini tersangkanya belum juga di kembalikan di Polres Muna,” kata La Ode Muhamad Mustofa dalam orasinya.

 
Lebih lanjut ia, menjelaskan penganiayaan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Butur terjadi pada 13 september 2019 di Polsek Kulisusu barat dengan korban La Ode Alimin Hidayat.

 

“Pelaku sempat di tahan di Polres Muna tetapi setelah itu di tangguhkan penahananya oleh Bupati Buton utara. Namun hingga sampai saat ini statusnya masih penangguhan hingga bebas berkeliaran daerah maupun di luar daerah,” bebernya.

 
Setelah melakukan orasi, massa aksi pun dipersilahkan masuk ke Mapolda dan bertemu dengan Direktur Kriminal umum (Dirkrimum) Polda Sultra Kombes Pol La Ode Aris.

 

Yang kemudian melakukan diskusi kepada massa aksi dan berjanji akan segera menuntaskan kasus tersebut.

 
Laporan : IJ

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *