FORSUB: Mekanisme Lelang Proyek Pemprov Sultra 2018 Ada Kejanggalan

133 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

SULTRALINE.ID, KENDARI – Front Rakyat Sultra Bersatu (FORSUB) yang terdiri dari AMPH Sultra, AMST dan GMM menduga proses lelang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra Tahun Anggaran (TA) 2018 sangat rentan terjadi praktek korupsi.

Pasalnya dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Telah diatur secara jelas mengenai ketentuan, mekanisme serta petunjuk – petunjuk dasar bagi penyelenggara pemerintahan yang bertugas melaksanakan proses lelang pengadaan barang dan jasa.

“Selaku masyarakat yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan program pembangunan di daerah memberikan perhatian serius pada proses lelang pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 yang sebagian telah dilangsungkan sejak tanggal 1 Februari sampai Tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai Jadwal Yang Diumumkan pada Situs LPSE). Perhatian serius kami berikan pada proses lelang dimaksud oleh karena dalam proses lelang sangat rentan terjadi praktek suap menyuap antara pihak pemerintah dan calon rekanan/penyedia jasa yang menjadi peserta lelang,” ungkap Humas Forsub Wahidin Kusuma Putra, dalam siaran tertulisnya, Kamis (8/3/2018).

Menurutnya, terkait lelang proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2018, sesuai pengumuman lelang pada laman LPSE Pemprov Sultra menemukan beberapa kejanggalan yang mengindikasikan proses tersebut sangat cacat prosedur juga berpotensi melanggar hukum dan peraturan terkait. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius semua pihak agar indikasi – indikasi pelanggaran hukum tersebut dapat dihindari.

“Hasil kajian yang kami lakukan bersama, pertama, kami menemukan beberapa hal pertama, munculnya dua versi pengumuman terkait tahapan dan jadwal pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa dimaksud. Pengumuman versi pertama, lelang dilaksanakan dengan 20 Tahapan dan dijadwalkan selama 33 hari dari 1 Februari sampai 5 Maret 2017. Pengumuman versi kedua, beberapa tahapan lelang digabungkan dan dilaksanakan dengan jadwal yang sama serta jadwal pelaksanaan lelang dipersingkat dari 33 hari menjadi 19 hari yakni 1 Februari – 19 Februari 2018,” jelas

Lanjut Ia,  kedua, pelaksanaan lelang berdasarkan pengumuman versi kedua (terbaru) tersebut dan dipersingkatnya waktu pelaksanaan lelang sesuai pengumuman membuat proses pelaksanaan lelang tersebut menjadi tidak rasional dan cacat prosedur. Dipersingkatnya waktu pelaksanaan lelang juga membuat beberapa tahapan lelang dilaksanakan tidak sesuai lagi dengan tahapan yang seharusnya.

“Ketiga, secara kebetulan tahapan dan proses lelang versi pengumuman kedua berlangsung dan berakhir pada 19 Februari 2018, hari dimana Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara dilantik untuk mengisi kekosongan pemprov Sultra yang telah habis masa jabatannya. Keempat, berubahnya jadwal pelaksanaan lelang tersebut tentu akan mempersulit para calon rekanan/penyedia yang menjadi peserta lelang tersebut. Anehnya, dalam kondisi itu proses lelang yang berlangsung lebih singkat dari biasanya itu tetap saja menemukan pemenangnya. Lebih aneh lagi, puluhan paket proyek yang dilelang dalam waktu singkat tersebut hanya dilaksanakan oleh panitia lelang yang berjumlah 7 orang,” urainya

Dari keempat poin yang menjadi perhatian serius tersebut FORSUB menyimpulkan beberapa hal yakni. Pertama, proses lelang yang diangsungkan dalam waktu singkat tersebut sangat mustahil bisa diikuti oleh para calon rekanan/penyedia. Namun melihat kenyataan bahwa pada proses lelang itu tetap saja menghasilkan pemenang, maka ada indikasi pemenang lelang tersebut telah mendapatkan bocoran dokumen lelang sejak jauh hari dan seluruh dokumen penawaran sudah disusun sejak jauh hari pula sehingga singkatnya jadwal pelaksanaan lelang tetap bisa dilalui. Dalam hal ini, pihak panitia lelang diduga kuat melaksanakan proses lelang secara tidak adil serta sudah mengatur siapa yang akan menjadi pemenang lelang. Modus operandi seperti ini sangat sarat dengan terjadinya praktek Korupsi dalam hal ini suap menyuap antara pihak penyedia dan pemerintah berwenang,” duga Wahidin.

Wahidin memaparkan, bahwa dengan  dipercepatnya pelaksanaan lelang yang berakhir pada tanggal 19 Februari menguatkan dugaan bahwa proses lelang tersebut masih dikontrol oleh rezim pemerintahan yang lama. Diduga, rezim pemerintah lama dengan sengaja mempercepat proses lelang karena telah mengatur siapa rekanan yang akan dimenangkan untuk mengerjakan paket Рpaket proyek tersebut. Rezim lama diduga khawatir, jika lelang dilaksanakan saat PJ Gubernur telah dilantik maka pengaturan pemenang lelang tidak akan bisa lagi dilakukan. Berdasarkan inipula, semakin kuatlah dugaan bahwa telah terjadi suap menyuap dalam penentuan pemenang lelang tersebut.

“Berdasarkan apa yang telah kami paparkan tersebut diatas dan masih banyak lagi bukti dan penjelasan yang akan kami lampirkan untuk menunjang pernyataan sikap ini, melalui aksi massa yang kami langsungkan hari ini, kami menuntut kepada Ketua DPRD bersama seluruh Pimpinan DPRD Sultra agar segera menggelar hearing bersama dengan memanggil pihak – pihak terkait dalam hal ini PJ Gubernur Sultra atau diwakili oleh Kepala Dinas PU Sultra selaku Pengguna Anggaran (PA) pada seluruh paket proyek yang telah dilelang tersebut.

“Memanggil Kepala ULP Sultra bersama para panitia lelang yang melaksanakan proses lelang dimaksud. Kami juga meminta kepada Ketua dan Seluruh Pimpinan DPRD Sultra untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi atau surat perintah kepada PJ Gubernur Sultra agar membatalkan seluruh proses dan hasil lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 19 Februari 2018,” pintanya.

“Meminta kepada PJ Gubernur Sultra agar memberikan perhatian serius pada hal ini, serta segera melaksanakan proses tender atau elang ulang dengan lebih transparan, jujur dan adil. Mengingat, proses pembangunan harus tetap dan cepat dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Sultra,” pungkas Wahidin.

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *