Forlitbang – Sultra : PT. Babarina Putra Sulung Bukan Menyalahgunakan Izin Tapi Menambang Secara Ilegal

SULTRALINE.ID, KENDARI – Polemik PT. Babarina Putra Sulung (BPS) terkait dugaan penambangan nikel secara ilegal sampai saat ini belum menuai penanganan secara hukum oleh instansi yang berwenang.

Menanggapi hal itu, Koordinator Front Mahasiswa Lingkar Tambang Sulawesi Tenggara (Forlitbang – Sultra) Bram Barakatino menyayangkan sikap Kepolisian Daerah provinsi Sultra yang terkesan apatis terkait persoalan tersebut. Menurut Bram, indikasi penambangan nikel secara ilegal yang dilakukan PT. BPS tersebut harusnya di pandang dari segala sektor tidak stagnan pada aturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semata.

“Sebab sesuai apa yang diungkapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra disalah satu media online (daring) bahwa selain PT. BPS tidak mengantungi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, aktifitas penambanganya juga berada diarea Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan hingga kini belum mengantungi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI.,” kata Bram saat dijumpai di salah satu kedai kopi, Kota Kendari, Sabtu malam (01/12/2018).

Disamping itu, lanjut ia, dikarenakan tidak memiliki IUP nikel tersebut, secara otomatis PT. BPS juga telah menciptakan kerusakan lingkungan hidup, seperti yang kita ketahui bahwa IUP patutnya akan dikeluarkan setelah dokumen lingkungan diperoleh. Sebab itulah, kuat dugaan bahwa PT. BPS terindikasi telah banyak menabrak aturan perundang-undangan dan terlibat banyak sangsi pidana seharusnya misalnya Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 160 ayat 1 berbunyi  “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tak hanya itu, Bram juga membeberkan bahwa, PT. BPS juga menabrak UU nomor 13 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Kawasan Hutan Pasal 82 ayat 3 berbunyi  “korporasi yang : (a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; (b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau; (c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. Serta UU nomor32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 109 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

“Disisi lain, perlu saya tekankan bahwa apa yang PT. BPS lakukan tersebut bukanlah penyalah gunaan IUP meski ia mengantungi IUP batuan yang dikeluarkan oleh ESDM Provinsi Sultra pada 9 Januari 2018 dengan No.08/DPM-PTSP/I/2018, sebab jika mengacu pada peraturan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 40 ayat 2 berbunyi “Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya”, Ayat 3 berbunyi “Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” dan  Ayat 1 berbunyi “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara,” papar Bram.

Aturan tersebut mengaitkan bahwa sejatinya kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis mineral yang terdaftar dalam ketentuan IUP, namun jika penambangan mineral tanpa kepemilikan IUP terlebih dulu, hal tersebut tepat dikatakan sebagai penambangan ilegal dan juga masuk dalam kategori pengrusakan lingkungan hidup serta pengrusakan hutan. Perihal tersebut berdasarkan tidak dimilikinya dokumen lingkungan sebagai dasar ketentuan penerbitan IUP serta IPPKH.

“Olehnya itu, menurut kami, sejatinya Pihak Polda Sultra khususnya Direktorat Kriminal Khusus tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menahan pemilik PT. BPS tersebut terkecuali sudah kemasukan “angin”,” ujar Bram.

Untuk itu, dirinya yang tergabung dalam Forlitbang-Sultra  pada Senin (3 Desember 2018) bersama kuasa hukum akan meminta Polda Sultra sesegera mungkin mengamankan komisaris PT. BPS agar tidak berpotensi menghilangkan barang bukti (BB) atau melarikan diri tentunya. Bahkan, Bram juga telah menyurat ke Polres Kota Kendari sebagai pemberitahuan bahwa Senin depan akan menggelar aksi damai terkait masalah itu.

“Perlu diketahui bahwa hampir semua indikasi pelanggaran PT. BPS tersebut masuk dalam delik formil, harusnya pihak kepolisian tidak perlu menunggu aduan untuk melakukan upaya hukum, apalagi hal ini sudah menuai kecaman baik dari kementerian ESDM maupun DPR RI,” tegas Bram.

“Saya harapkan, aksi damai guna manyampaikan tuntutan kami senin depan tidak di haling-halangi atau berupaya di intervensi oleh pihak manapun, serta pihak kepolisian koperatif menanggapi dan menjaga kelangsungan aspirasi kami nantinya,” pungkasnya.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.