July 17, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Polemik seputar pengerjaan jalan ring road Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergulir. Kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat terkait indikasi korupsi dalam pengerjaan proyek terus berdatangan. Salah satunya datang dari koordinator Front Masyarakat Pemerhati Hukum (FMPH) Sultra Bram Barakatino.

 

Bram (sapaan akrab) menerangkan bahwa sejatinya polemik pengerjaan jalan ring road (jalan lingkar) Mubar sudah menuai titik temu jika lembaga yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) benar – benar koperaktif dalam melakukan pengawasan tindak pidana korupsi.

 

Bram mengungkapkan, sejatinya sejumlah anggota DPRD Muna Barat terkhusus Ketua DPRD Muna Barat telah layak untuk diperiksa oleh Polda maupun Kejati. Ia mengungkapkan bahwa indikasi makar potensial terjadi dari Lembaga Aspiratif itu, sebab hak bajeting melekat pada kewenangan mereka.

 

“Kan jalan ring road itu pernah dikerja tahun 2015 dan selesai akhir 2016 kalau nggk salah. Dimedia juga terang benderang diungkapkan kalau anggaran yang dihabiskan semasa itu kurang lebih 98 miliar. Anehnya ada penganggaran yang sama lagi dipertengahan 2017 tepatnya di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kurang lebih Rp 12 miliard, itu buat apa lagi,” tegasnya saat ditemui disalah satu warung kopi Kendari, Jumat 17 Mei 2019.

 

Bram menerangkan bahwa DPRD Muna Barat bermain dengan judul penganggaran,

“Judulnya peningkatan jalan, realitanya pengerjaan jalan baru, boleh cek ke lokasi. Semua fisik kegiatan lama telah hilang ditimbun kembali artinya ada penghapusan aset disana. sejatinya kalau itu yang harusnya terjadi, pemerintah munabarat perlu memahami mekanisme penghilangan aset daerah dengan benar sesuai regulasi yg ada” tambahnya.

 

Bram menegaskan bahwa DPRD berpotensi tidak melakukan paripurna persetujuan penghiilangan aset sebelum penganggaran ringroad baru pertengahan tahun 2017 tersebut, hal itu diperkuat dengan judul kegiatan yakni peningkatan jalan.

 

“Inikan permainan akal-akalan saja untuk menghindari regulasi misalnya PP RI No 27 tahun 2014 tentang  pengelolaan barang milik negara/daerah serta PMK nomor 83/pmk.06/2016. Disitu sangat jelas disebutkan bahwa penghilangan asset harus melewati sejumlah proses tidak suka suka hati saja,” bebernya.

 

Bram menerangkan bahwa, dengan tidak adanya penghilangan aset sesuai mekanisme, Negara telah berpotensi dirugikan dirugikan sebesar Rp 98 miliar

 

“Aktor utama itu ada di DPRD, silahkan dicek siapa yang pimpin rapat dan pegang palu sidang saat pengesahan APBDP 2017  lalu, dia yang layak diperiksa pertama serta sejumlah anggota DPRD yang turut dalam sidang tersebut,” terangnya.

 

Mantan Ketua Pospera Kota Kendari ini juga menambahkan bahwa besar kemungkinan kegiatan pengerjaan yang kini berlangsung tidak memiliki dokumen perencanaan, sebab menurutnya kalau memiliki dokumen perencanaan sudah barang tentu tahapan akan dikerjakan sesuai peraturan perundang undangan.

 

Dipihak lain, Cahwan selaku ketua DPRD Muna Barat saat ini membenarkan bahwa tidak ada rapat paripurna penghilangan aset saat itu, namun mengakui adanya penimbunan aset. Dalam rapat paripurna membahas usulan penganggaran ringroad tahap dua Cahwan juga turut mengakui bahwa dia yang memimpin sidang saat itu serta turut disepakati oleh seluruh anggota DPRD saat itu. Mengenai dokumen perencanaan pengerjaan jalan ringroad tahap 2 Cahwan membenarkan keberadaanya.

“Kan ada evalusi, kami menyepakati setelah menunggu hasil audit BPK, kalau BPK tidak ada temuan, kami teruskan sesuai mekanisme yang ada,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Jumat 17 Mei 2019.

Cahwan juga menjelaskan bahwa jika ada temuan, sepenuhnya dikembalikan pada pihak yang berwajib baik itu Polri maupun Kejaksaan untuk menindaklanjuti permasalahan itu.

 

Sementara itu dari pihak yang berbeda, mantan Ketua DPRD Mubar, La Ode Koso, membantah ikut terlibat dalam pengesahan APBD 2017, 2018 dan 2019.

 

“Kalau menurut ketua DPRD semua terlibat saat itu salah, sebab saya tidak terlibat saat pembahasan ringroad,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon genggamnya. Jumat 17 Mei 2019.

 

Laporan : Tim

No Comments