Erwin Usman: Pj Walikota Baubau Mesti Figur yang Tidak Sedang Tersandung Masalah Hukum

33 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

SULTRALINE.ID, KENDARI – Terkait dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Baubau AS Tamrin dan Wakil Walikota Baubau Wa Ode Maasra Manarfa (Tampil Mesra) pada tanggal 31 Januari 2018, praktisi hukum Erwin Usman, SH menilai pelaksana jabatan (Pj) Wali Kota Baubau mesti figur yang tidak sedang tersandung masalah hukum.

“Kriteria harus bebas dari masalah hukum ini penting, karena sebagai pimpinan pemerintahan Pj Walikota adalah panutan bagi semua aparatur di pemerintah kota dan sekaligus bagi warganya. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian Dalam Negeri untuk meneliti dan melakukan pemeriksaan secara serius atas usulan tiga nama yang diajukan Plt Gubernur Sultra, Saleh Lasata,” ujar Pendiri Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jakarta ini, saat berkunjung di kantor Sultraline.id, Senin (15/1/2018).

Erwin yang menjabat Komisaris BUMN PT. WIKA Bitumen menambahkan, Pj Walikota Baubau yang akan menjabat mesti bekerja sebagai birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip netralitas dan profesionalisme sebagai abdi negara.

“Dia tak boleh memihak pada pasangan calon manapun nantinya,” tegas Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) ini.

Sebelumnya, melalui kepala biro pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar mengatakan Plt Gubernur Sultra telah mengajukan tiga nama pejabat Pemprov Sultra yang bakal menjabat Pj Wali Kota Baubau yakni Hado Hasina (Kadis Perhubungan Sultra), Kusnadi (Kadis Infokom Sultra) dan Haris Lamarundu (Kepala Biro Ortala Sultra).

“Kita berharap Kemendagri dapat memperhatikan aspirasi ini,” pungkas putra asli Baubau ini.

Laporan : Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *