March 25, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Persoalan tambang di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (Sultra), tak ada habisnya. Selalunya menjadi isu hangat yang patut diberitakan.

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan penambangan secara ilegal (illegal mining) yakni PT. Wanagon Anoa Indonesia (WAI). Bahkan hasil kajian dan temuan Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA) Sultra, PT. WAI melakukan ilegal mining diatas kawasan IUP perusahaan lain.

Olehnya itu melalui Koordinator Presidium FORSEMESTA Sultra, Muhamad Ikram Pelesa,Meminta Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut IUP PT. Wanagon Anoa Indonesia (WAI)

Menurut ikram dalam rilis persnya, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah provinsi sulawesi tenggara tegas menindak Aktivitas Penambangan Ilegal PT. Wanagon Anoa Indonesia (WAI) dalam kawasan IUP PT. Antam Tbk yang telah berlangsung lama sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 225 K/TUN/2014 yang menerangkan Bahwa Wilayah IUP PT. WAI adalah milik PT. Antam Tbk.

“Mestinya Gubernur Sultra tegas dalam menyikapi Dugaan Aktivitas Penambangan Ilegal PT. Wanagon Anoa Indonesia dalam kawasan IUP Antam Tbk yang telah berlangsung lama pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor : 225 K/TUN/2014, Bahwa Wilayah IUP PT. WAI telah dikembalikan kepada PT. Antam Tbk,.” ungkap Fungsionaris PB HMI Bidang Lingkungan Hidup ini, Rabu (13/3/2019).

Lebih jauh ia, Dua Surat Cinta (Suspend) dari Dinas ESDM Sultra Dengan Nomor : 540/1830 Tentang Penghentian Kegiatan, 10 November 2016 dan Nomor : 540/658 Tentang Penghentian Penghentian dari Dinas ESDM Sultra, 17 April 2017 telah cukup membuktikan bahwa PT. Wanagon Anoa Indonesia (WAI) tidak patuh terhadap Aturan, untuk itu pihaknya meminta Gubernur untuk tidak lagi menunda pencabutan IUP PT. W

“Saya kira pasca putusan MA, Dua surat cinta dari Dinas ESDM Sultra yang diabaikan oleh PT. Wanagon Anoa Indonesia sudah cukup membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak patuh terhadap aturan, jadi buat apalagi pak gubernur menunda pancabutan IUP PT. WAI,” tegasnya.

Ikram juga mengingatkan kepada oknum maupun instansi yang turut memuluskan perampokan Sumber Daya Alam (SDA) PT. Wanagon Anoa Indonesia untuk bertanggung jawab. Sebab menurutnya bukan saja penambangan ilegal didalam wilayah IUP Perusahaan lain yang dilakukannya, tetapi perusahaan tersebut harus mengganti kerugian negara atas dugaan penjualan ore dan perambahan hutan lindung yang dilakukannya selama ini.

“Karena persoalan ini telah kami laporkan ke MABES POLRI dan Kementerian ESDM RI maka kami mengingatkan kepada oknum maupun instansi yang turut memuluskan perampokan Sumber Daya Alam (SDA) PT. Wanagon Anoa Indonesia untuk bertanggung jawab. Sebab bukan saja penambangan ilegal didalam wilayah IUP Perusahaan lain yang dilakukannya, tetapi perusahaan tersebut harus mengganti kerugian negara atas dugaan penjualan ore dan perambahan hutan lindung yang dilakukannya selama ini,” pungkasnya.

Sekedar informasi tambahan, baru-baru ini geliat penolakan tambang terus digencarkan masyarakat dan mahasiswa Sultra.  Salah satunya aksi pencabutan 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Konawe kepulauan (Konkep) yang berujung bentrok, yang membuat Sultra kembali diperbincangkan secara Nasional.

Tak bisa dipungkiri sejak 2008 sudah ratusan perusahaan tambang mengeruk hasil kekayaan alam Sultra, baik secara legal maupun secara ilegal. Yang parahnya lagi banyak menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan sekitarnya, sehingga bukan sejehtera melainkan kesengsaraan masyarakat.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

No Comments