Duga Ada Penyalahgunaan ADD/DD, KMB Desa Wapia-pia Berunjuk Rasa

SULTRALINE.ID, WAKATOBI РPuluhan masa dari Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) Desa Wa Pia-pia, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi  Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Wakatobi, Kamis (29/3/2018).

Aksi unjuk rasa dilakukan terkait adanya dugaan penyalah gunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang dilakukan mantan Kepala Desa (Kades) “almarhum”, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang merugikan negara ratusan juta.

Massa aksi juga meminta agar Inspektorat Wakatobi melakukan uji petik lapangan dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. “Proses dan adili TPK Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Wa pia-pia karena terindikasi telah merugikan negara dalam proses pembangunan desa,” tegas Korlap aksi Emen Lahuda saat menyampaikan orasi ilmiahnya, Kamis (29/3/2018).

“Proses dan adili ketua BPD saudara As’ ary, yang diindikasi menyalahgunakan wewenang, mengelola jalan tani atau rabat tahun anggaran 2016, 2017,”teriaknya.

Karena terindikasi melakukan pemalsuan dokumen tanda tangan dalam rapat musyawarah Desa Wa pia-pia tentang pembahasan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) tahun 2015 lalu,” sambung dia.

Selain itu tambah dia. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi diminta untuk mengadili mantan istri Kades Wa Pia-pia, selaku tim penggerak PKK yang telah menggunakan aset desa sebagai milik pribadi. Termasuk permintaan pencopotan Pelaksana tugas (Plt) Kades Pasaharibi yang terlibat dalam penyembunyian aset.

“Mereka ini tidak transparan dalam pengelolaan barang pecah belah, peralatan dapur dan tenda. Bahkan motor gerobak digunakan untuk kepentingan proyek. Kita minta agar aset desa dikembalikan ke desa mereka tidak tanggapi,” tandas dia.

Menanggapi laporan warga tersebut, Asisten 1 Sekretatis daerah, H. Rusdin berjanji akan melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati Wakatobi untuk ditindak lanjuti. “Insya allah saya akan laporkan ini pada pak Bupati. Hanya kita harus tetap mengedepankan asas pra duga tak bersalah, sebelum ada bukti yang jelas,” ujarnya.

Laporan: Samidin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *