DPC GMNI Baubau Minta KPK Usut Tuntas Kasus Ilegal Mining PT BIS, Serta Tangkap Amirul Tamim yang Anggota DPR RI Fraksi PPP

SULTRALINE.ID, BAUBAU – Kasus pertambangan ilegal yang merugikan keuangan negara dengan melibatkan pejabat daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini tidak kunjung dituntaskan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, salah satunya adalah operasi pertambangan ilegal dan tindak pidana kehutanan PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) di Kota Baubau, Sultra.

Melihat Kondisi itu DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Baubau, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera masuk mengambil alih kasus ilegal mining dan tindak pidana kehutanan tersebut dgn menetapkan Mantan Walikota Baubau Drs, Amirul Tamim, M,Si (Anggota DPR – RI Komisi II / Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) sebagai tersangka. Terkait penerbitan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor: 545/76.a/ASDA/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Inti Sulawesi seluas 1,796 hektar di Kecamatan Bungi dan Sorawolio oleh Amirul Tamim selaku Walikota Baubau saat itu

“Masalah ini sebenarnya telah dilaporkan pada Direktorat Reserse dan Kriminal khusus polda Sultra oleh tim Walhi Sultra dan LBH Buton Raya pada tanggal 8 September 2011 namun sampai saat ini belum ditindak lanjut. Olehnnya itu kami mendesak KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) untuk segera mengambil alih kasus ini dan menetapkan Walikota Baubau Amirul Tamim Sebagai tersangka,” ungkap Ketua DPC GMNI Kota BaubauĀ Aru Pratama MS, SP dalam siaran tertulis, Jumat (30/3/2018).

Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa sejak Izin yang dikeluarkan oleh Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim, pada tanggal 23 Mei 2009, PT. BIS telah melakukan praktek penambangan illegal (illegal mining) dan perambahan illegal (illegal logging) diduga kuat telah dilakukan perusahaan.

“Ilegal logging yang dimaksud, yaitu sejak tahun 2009-2011, PT BIS telah membuat jalan tambang sepanjang 30 KM dan lebar 24-30 meter di tengah kawasan hutan. Termasuk membangun laboratorium, mess, kantor dan fasilitas tambang lainnya.Padahal belum ada ijin pengalih fungsian hutan dari menteri Kehutanan,” terangnya.

Aru juga menegaskan, selain belum adanya ijin pengalih fungsian hutan, aktifitas PT.BIS sebagai konsekuensi keluarnya Surat Keputusan (SK) Walikota juga melanggar peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau Nomor 2 tahun 2004 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai area perkebunan masyarakat.

“SK Walikota Baubau yang memberikan ijin pertambangan dan aktifitas tambang yang dilakukan oleh PT BIS sebelum ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian Negara yakni dengan terjadinya kerusakan hutan,” pungkasnya.

Laporan: Tim Sultraline.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *