Dirjen: Penerapan Transaksi Non Tunai di Pemkot Kendari Sudah Baik

SULTRALINE.ID, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendapatkan kunjungan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin, Juma’t 13 April 2018.

Kedatangan Syarifuddin untuk menjelaskan dan memaparkan implementasi pengelolaan keuangan daerah secara non tunai. Penerapan transaksi non tunai berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2016  tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana dalam inpres itu diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah secepatnya menerapkan transaksi non tunai. Berdasarkan Inpres itu Kemendagri mengeluarkan surat edaran nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi tertanggal 17 April 2017.

“Intinya dalam surat edaran itu meminta kepada Pemerintah daerah supaya mulai tahun anggaran atau mulai 1 Januari 2018 semua harus sudah menerapkan transaksi non tunai. Sekaligus dalam surat edaran itu diminta masing-masing daerah melaporkan progress dan perkembangan dari transaksi non tunai di daerahnya,” terang Syarifuddin usai memaparkan implentasi pengelolaan keuangan daerah secara non tunai, di ruang pola kantor Walikota Kendari, Juma’t (13/4/2018),

Lebih jauh ia menuturkan untuk penerapan transaksi non tunai di Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya Kota Kendari sudah sangat baik.

“Untuk Kota Kendari sudah jauh lebih baik dari pada Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sultra. Kami sudah melakukan evaluasi dan itu sudah banyak hal dilakukan yang sebelumnya belum dilaksanakan di 2017 dan sekarang sudah terlaksana dengan baik,” katanya

Syarifuddin menambahkan terus mendukung dan mendorong agar transaksi non tunai ini bisa menyeluruh di Sultra. “Kami harap bisa 100 persen, tapi kan kita maklumi untuk mencapai itu butuh proses dan perlu mendapatkan pertimbangan khususnya persoalan infrastrukturnya,” tambahnya.

Sementara itu Pemkot Kendari melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Susanti mengatakan penerapan transaksi non tunai sejauh ini tidak ada kendala, bahkan direspon baik seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Kendari.

“Alhamdulilah penerapan non tunai sudah semua mengerti dan kami pikir ini sangat bagus untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tinggal bagaimana kita mempertahankan hal ini agar pengelolaan keuangan kita baik dan bersih seperti Inpres yang sudah dikeluarkan,” tutupnya

 

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.