March 20, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, BAUBAU – Permasalahan antara barisan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Baubau dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Baubau semakin memanas. Bahkan, keduanya saling lapor ke pihak kepolisian.

Awalnya, perwakilan LMND melaporkan oknum Sat Pol PP Baubau atas tindakan brutal (represif) aparat Sat Pol PP dalam mengamankan aksi damai LMND di Kantor Walikota Baubau pada 12 November 2018 lalu.

Tak mau kalah. Sat Pol PP melalui Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Husni Ganiru. Ia melaporkan pihak LMND pada Rabu, 12 Desember 2018.

Atas laporan itu, membuat Ketua eksekutif LMND Baubau La Ode Farhan Geram, pasalnya yang dirugikan dari pihaknya. Bahkan mereka mendesak Walikota Baubua Thamrin untuk memecat Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Baubau yang terkesan membiarkan bawahannya melakukan tindakan kekerasan.

Dalam keterangan persnya La Ode Farhan menguraikan kronologis aksi tersebut. Dimana aksi itu dipimpin Rahman Wahab S selaku Korlap Aksi pada 12 November 2018. Pada saat itu LMND Baubau melakukan aksi damai dengan rute depan kampus UMB – Kantor DPRD – Kantor Walikota Baubau, dalam rangka memperingati hari Pahlawan, dengan mengangkat isu bahwa di indonesia harus diwujudkan Pendidikan yang sepenuhnya gratis, ilmiah dan demokratis, khususnya di Kota Baubau sesuai denga cita-cita para Pahlawan Bangsa yang termaktum didalam Preambule UUD 1945.

 

(Ketgam: kekerasan Oknum Sat Pol PP terhadap massa aksi LMND pada, 12 November 2018/foto: Dokumentasi LMND Baubau)

 

Sejak awal Pukul 10.00 Wita dimulainya aksi dititik kumpul depan Universitas Muhammadiyah Buton sampai dengan Pukul 13.00 massa aksi tiba dikantor walikota kegiatan aksi demonstrasi berjalan dengan damai, yang kemudian dihadapkan dengan kekosongan unsur pimpinan pemerintah dikantor Walikota Baubau.

Lanjut ia,  Setelah beberapa menit orator menyampaikan orasinya, massa aksi menunggu perwakilan Walikota akan tetapi tidak ada yang dapat menampung aspirasi massa aksi. Dan akhirnya Kordinator Lapangan (korlap) menginstruksikan massa aksi masuk kedalam kantor walikota.

“Akan tetapi Satpol Pp tidak mengizinkan untuk masuk, sehingga massa aksi harus sabar menunggu didepan kantor walikota baubau, sembari menunggu akhirnya massa aksi membakar gardus bekas minuman dalam kemasan yang untuk menyulut api agar membakar keranda mayat (peraga teatrikal yang terbuat dari bambu serta kain putih) sebagai simbol matinya sebuah cita-cita kemerdekaan bangsa dan sekaligus bentuk kekecewaan atas kosongnya unsur pimpinan pemerintah yang berada dikantor Walikota Baubau. Namun sangat disayangkan karena penanganan oleh Sat Pol PP menendang gardus yang sedang terbakar sehingga mengenai massa aksi yang mengakibatkan adu argumen antara Sat Pol pp dan massa aksi LMND,” katanya, Jumat (14/12/2018).

 

(Ketgam: kekerasan Oknum Sat Pol PP terhadap massa aksi LMND pada, 12 November 2018/foto: Dokumentasi LMND Baubau)

 

Lebih jauh, Farhan menjelaskan, aksi Satpol PP tidak sampai disitu, ketika sementara berlangsung adu argumen terjadi dorong-dorongan antara satpol pp dan massa aksi yang berujung pada percobaan perampasan bendera dengan cara menampar massa aksi. Sehingga menimbulkan reaksi dari seluruh massa aksi yang mengakibatkan terjadinya gesekan fisik antara satpol pp dan massa aksi lmnd baubau yang berujung pada tindakan represif semena mena dari berbagai anggota Sat Pol pp kepada sejumlah anggota LMND yang mengakibatkan luka dan memar kepada sejumlah anggota LMND.

Kemudian yang menjadi catatan penting ketika terjadinya gesekan fisik, salah satu petinggi satpol pp yang sempat hadir pada hari itu yakni Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Baubau Husni Ganiru turut melakukan tindakan represif kepada massa aksi dan tidak terlihat sedikitpun ingin mencoba melerai kedua massa seperti yang coba dilakukan oleh dirinya yang berusaha untuk melerai dan memaksa massa aksi agar tidak ada yg boleh melawan.

“Atas Kejadian itu usai aksi kami langsung laporkan oknum Sat pol PP itu, namun hingga saat ini belum ada tindakan, malah dapat kabar mereka (Sat Pol PP, red) melaporkan balik kami,” imbuhnya.

“Dan tambahan terkait pres rilis yang di keluarkan oleh Satpol PP Kota baubau kami anggap semua itu adalah tidak benar dan bohong karena wajarnya sebuah tuduhan harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang kongkrit,”  geram Farhan.

Pihaknya, menjunjung tinggi UU dalam menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan kebebasan yang dilindungi oleh Undang-Undang No.9 Tahun 1998. Serta setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keamanan secara fisik sesuai dengan yang termaktum pada Pasal 7 huruf a yakni Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. Aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

 

(Ketgam: kekerasan Oknum Sat Pol PP terhadap massa aksi LMND pada, 12 November 2018/foto: Dokumentasi LMND Baubau)

 

“Suatu sikap yang seharusnya didukung oleh semua elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah kota Baubau, dalam rangka mempertegas posisi untuk memerangi kebodohan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun faktanya, Sat Pol PP Kota Baubau justru terkesan menghalang-halangi aksi damai mahasiswa. Berdasarkan data yang kami himpun, ditambah sejumlah foto dan video rekaman yang kami dapatkan, terlihat jelas upaya represif membubarkan aksi dengan cara memukul, menendang, bahkan menggunakan alat,” terangnya.

Menurutnya, sungguh sebuah ironi, ketika aparat yang seharusnya mengayomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat, justru menindas masyarakat dengan cara-cara yang brutal. Atas kejadian itu, lanjut Farhan, merupakan upaya mengekang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang.

“Kericuhan yang terjadi, berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, juga disebabkan oleh upaya provokasi aparat. Secara sengaja aparat Sat Pol PP merebut bendera sembari melakukan tamparan terhadap salah seorang massa aksi serta mengeluarkan kata-kata provokatif. Sesaat kemudian, tiba-tiba sekumpulan aparat menyerang dan membubarkan massa aksi. Cara-cara ini spontan memancing reaksi peserta aksi,” ungkapnya.

“Kami menyayangkan, cara pengamanan yang dilakukan oleh Sat Po PP yang mengakibatkan kader kami mengalami memar serta luka yang relatif serius, dari mulai memar di wajah dan badan hingga harus dilakukan pengobatan ke rumah sakit,” tambahnya.

Ia menambahkan atas tindakan itu, LMND Eksekutif Kota Baubau menyatakan sikap : Mengutuk keras tindakan brutal (represif) aparat Sat Pol PP dalam mengamankan aksi damai LMND di Kantor Walikota Baubau pada 12 November 2018.

“Mendesak Walikota Baubau untuk mencopot Kepala Satpol PP Kota Baubau karena keterlibatan anggotanya dalam tindakan penganiyayaan terhadap massa aksi. Terutama Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Baubau Husni Ganiru. Kami juga mendesak Pemerintah Kota Baubau untuk Mewujudkan Pendidikan yang sepenuhnya gratis untuk seluruh masyarakat di Kota Baubau. Menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat dan mahasiswa menguatkan persatuan anti imperialisme untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta melakukan aksi-aksi massa, guna mendesak pemerintah kota baubau segera mewujudkan pendidikan yang sepenuhnya gratis,” tandasnya.

Untuk diketahui, aksi damai yang digelar oleh LMND Eksekutif Kota Baubau adalah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan membawa tuntutan Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

 

No Comments