Diduga Lakukan Sejumlah Pelanggaran, Bupati Koltim Diadukan ke Polda Sultra

SULTRALINE.ID, KENDARI – Masyarakat Kolaka Timur (Koltim) yang tergabung dalam Rakyat Koltim Menggugat (RKM) mengadukan Bupati Koltim, Tony Herbiansyah, Sultra, Rabu (23/8/2017), atas sejumlah dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi.

Dalam pengaduan ini, Koordinator Aksi, Ridwan Iskandar mengungkapkan, pihaknya telah memberikan sejumlah barang bukti pelanggan Bupati Koltim ke Polda Sultra.

“Jadi tadi kita telah menyampaikan beberapa barang bukti pada pihak Polda Sultra, berupa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan Bupati Koltim (Tony Herbiansyah-red), baik itu pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun pelanggaran tidak pidana Korupsi, yang telah di lakukan beberapa oknum pejabat pemerintah Koltim,” Jelas Ridwan Iskandar saat ditemui SULTRALINE.ID di Mapolda Sultra.

Menurutnya, dengan diserahkannya sejumlah barang bukti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Koltim, maka Polda Sultra dapat segera melakukan tindakan.

Ia juga mengungkapkan, dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Koltim yakni masalah administrasi dan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerbitan izin eksploitasi kawasan Rawa Aopa Watu Meohai dan Rawa Tinondo.

Karena, lanjut Rindwan, dalam UU nomor 26 tahun 2008, dilampirkan bahwa di kawasan Rawa Aopa Watu Meohai dan Rawa Tinondo tidak boleh diterbitkan izin apapun di lahan tersebut. Karena Lahan tersebut adalah kawasan strategis nasional, baik zona inti maupun zona penyangga kawasan tersebut.

Pelanggaran lain yang diadukan dalam aksi demonstrasi di Mapolda Sultra ini yakni terkait dugaan gratisifikasi atau suap yang dilakukan salah seorang pejabat daerah Koltim.

“Kami juga menyerahkan bukti tidak pidana korupsi berupa video oknum Kepala Bagian di Pemda Koltim yakni sodara MRN yang menerima Gratifikasi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pelanggaran lain yang turut disoal yakni terkait legalitas tamatan SMA/SMK tahun 2016 dengan keluarnya putusan PTUN yang dimenangkan Ramli, maka secara otomatis SK Plt Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Koltim tidak sah.

Sehingga Kepala Sekolah yang menandatangani Ijazah kelulusan siswa tersebut dinyatakan ilegal.

“Nah, itulah yang kami laporkan, sehingga kita berharap dalam waktu dekat ini laporan kami segera di proses, karena pihak Polda juga tadi telah menyampaikan dalam waktu satu hingga dua kedepan akan di proses,” tandasnya.

Atas seluruh permasalahan yang diadukan ini, Ridwan juga mengaku memiliki bukti yang rill.

“Saya tidak takut, karena apa yang sampaikan benar adanya, jika pihak mau mengungat saya silahkan saja, mari kita buktikan siapa yang benar siapa yang salah, ” tegasnya.

 

Laporan : La Irdwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.