Diduga Korupsi, Kepala Desa Sandi di Wakatobi Diminta Segera Diproses

SULTRALINE.ID, WAKATOBI – Rupanya Persoalan Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN) di Indonesia belum bisa teratasi. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan membuat banyaknya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sering digarap habis oleh Kepala Desa (Kades) dengan mental koruptor.

Tak segan segan, Di Wakatobi, Kepala Dusun yang resah meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan proses hukum Kepala Desanya PN (inisial) yang diduga memakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahum 2017 dan 2018

“Unsur dugaan tindak pidana pungutan liar, penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan penyalahgunaan wewenang, hal tersebut didasari dengan sikap kesewenang-wenangan kepala desa sandi dalam mengelola tatanan pemerintahan desa sandi, yang kemudian telah banyak merugikan masyarakat,” tutur Tasrimin belum lama ini.

Tasrimin beserta mantan bendahara Kepala Desa Sandi kecamatan Kaledupa Selatan, Arianto menduga uang Negara yang telah dikorupsi mencapai Ratusan Juta Rupiah.

selain itu, dalam pengelolaan Pemerintahan Desa Sandi menurutnya tidak dijalankan secara transparan

“Yang lebih kursialnya lagi Kepala Desa Sandi melakukan penipuan Pablik yang dimana benuk penipuan pablik tersebut berupa tidak dikeluarkanya Surat Keputusan Kepala Desa Sandi sebagai bentuk Legalitas Atas terpilihnya ketua Bumdes,” terang Tasrimin.

Ia berharap kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Wakatobi agar segera menuntaskan perkara hukum yang telah dilanggar oleh Kepala Desanya.

“Mengingat kalau persoalan yang terdapat di desa Sandi Tidak dapa dituntaskan maka hal ini akan menimbulkan berbagai macam problem terkait jalanya sistem pemerintahan desa,” jelasnya.

sebelumnya, dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan kepala desa sandi ini telah dilaporkan pada Mei 2018 Lalu oleh salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia (DPD LAI) Provinsi Sulawesi tenggara, No.005.PD-SUL-TRA/V/2018. Dan tindak lanjut surat pemberitahuan penegasan dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Sulawesi tenggara, No. 162.STS/DPD. LAI-Sultra/V/2018.

Laporan: Samidin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.