Diduga Ada Praktek KKN Dalam Proses Lelang APBD 2018, AMPHP Sultra Adukan ke DPRD

20 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

SULTRALINE.ID, KENDARI – Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum dan Pembangunan Sulawesi Tenggara (AMPHP-Sultra) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin (19/2/2018).

Kedatangan mereka meminta Plt Gubernur Sultra dan DPRD Sultra agar meninjau kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2018, karena terindikasi adanya mafia anggaran serta terjadinya praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)dalam proses lelang APBD 2018 ini.

“Kami juga meminta agar DPRD Sultra bisa mengambil langkah tegas akan adanya praktek KKN di APBD Sultra 2018 ini,” terik Korlap aksi Naim di depan kantor DPRD Sultra.

Lanjut Naim, Menguraikan bahwa proses lelang yang ditayangkan oleh Unit Layanan Pegadaan (ULP) selalu berubah-ubah, dimana awalnya dari 1 Februari sampai 5 Maret 2018 tiba-tiba berubah menjadi dari 1 Februari sampai 19 Februari.

“Ini terkesan sengaja di setting kembali dan dipaksakan harus 19 Februari, Kemudian tayang itu hanya pada 13 Februari itupun malam jam 12 keatas lagi, ada apa” ujarnya

Menurutnya hal itu berdampak menutup ruang untuk kontraktor lain yang mau ikut berpartisipasi untuk membangun daerah. Pasalnya jadwal beubah-ubah secara tiba-tiba.

“Kami melihat ada kejanggalan pada tahapan lelang untuk jadwal yang dibuat. Dan ada beberapa poin yang dihilangkan pada jadwal berikutnya, salah satunya itu tidak ada dokumen yang di upload,” tambahnya

Orator lain Agus mengatakan Sultra terdapat 17 Kabupaten/Kota yang tergabung menjadi satu Provinsi Sultra. Maka dalam mengawal tatanan pembangunan dan demokrasi diharapkan Plt Gubernur Sultra dapat menjalankan serta bisa menjaga dan mengarahkan Bupati dan Walikota agar bisa bersifat netral dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan-aturan yang baik.

“Olehnya itu kami meminta Plt Gubernur Sultra bisa melakukan pengawasan agar tidak adanya indikasi terjadi KKN pada masa kepimpinannya,” tutupnya

Sekitar satu jam berorasi, akhirnya massa diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sultra Amiruddin Nurdin untuk melanjutkan hearing atau dengar pendapat.

“Kami akan menindaklanjuti hasil temuan kawan-kawan kalau memang ada lagi APBD 2018 mengenai perubahan jadwal secara sepihak,” ujar Amiruddin Nurdin

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *