SULTRALINE.ID, KENDARI – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Muna Barat dan Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (GP-Sultra) menggelar demonstrasi dengan tuntutan menolak pelantikan Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat (Mubar) yang diusung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , di Kantor dan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin 23 Mei 2022.
Massa menilai surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisi jabatan kepala daerah di Mubar tersebut tidak sesuai dengan usulan Gubernur Sultra Ali Mazi.
“Kami sebagai masyarakat sangat menolak Penunjukan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat dan meminta Gubernur Sultra untuk tidak melakukan pelantikan,” ungkap Korlap Aksi, Ali Mataba.
Ali Mataba mengatakan penunjukan PJ Bupati Mubar dan Busel ini bertolak belakangan dengan Peraturan Kemendagri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 poin 2.
Penunjukan Pj Bupati sebagaimana dimaksud Permendagri tersebut, sambung Ali Mataba, ditunjuk oleh Menteri atas usulan gubernur.
“Kami meminta Kemendagri untuk mengevaluasi kembali 2 Pj Bupati yang ada di Sultra karena dinilai bertolak belakang dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 pasal 5 poin 2,” ujar Ali Mataba.
“Ketika tidak diindahkan kami sangat kecewa dengan Kemendagri. Kepada Gubernur Sultra sesuai tugas tupoksinya kami meminta untuk menunda pelantikan itu,” tegasnya.Demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra penolakan pelantikan Pj Bupati dimulai sekitar pukul 11.00 WITA, dan diwarnai dengan pembakaran ban di depan Kantor Gubernur Sultra dan aksi dorong dengan petugas.
Kemudian, sekitar pukul 12.30 WITA usai menyampaikan aspirasinya, massa memilih meninggalkan Kantor Gubernur Sultra.
Pasalnya, Gubernur Sultra ataupun pejabat Pemprov yang ingin ditemui tidak ada di tempat. Massa memutuskan menggelar aksi di Rumah Jabatan (Rujab) Gibernur tempat dilaksanakannya pelantikan Pj Bupati.
Di Rujab Gubernur mereka disambut Satpol PP. Mereka kembali menegaskan meminta perwakilan Pemprov Sultra untuk menemui mereka. Setelah berorasi akhirnya massa aksi ditemui Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Muliadi yang didampingi, Kabag Ops Polresta Kendari dan Kabid Tibuntranmas Satpol PP, Hamim Imbu.
Muliadi mengatakan, Gubernur Sultra Ali Mazi secara tegas telah menunda pelantikan PJ Bupati Mubar dan Bupati Busel dan akan kembali berkonsultasi dengan Kemendagri karena kedua PJ Bupati tersebut tidak masuk dalam usulan Gubernur Sultra.
“Jadi Pak Gubernur telah menunda pelantikan PJ Bupati Mubar dan Bupati Busel karena tidak masuk dalam usulan, sehingga Gubernur hari ini hanya akan melantik PJ Bupati Buteng karena sudah sesuai nama yang telah diusulkan dan Pelantikan Walikota definitif Baubau,” ungkapnya.
Mendengar hal tersebut massa aksi menyambut baik dan mengapresiasi Gubernur Sultra untuk tidak melantik PJ Bupati Mubar dan Busel. Kemudian massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Diketahui, jabatan Bupati di Sultra yang berakhir pada 22 Mei ini yakni, Bupati Buton Tengah (Buteng), Muna Barat (Mubar) dan Buton Selatan (Busel).
Keputusan Kemendagri menunjuk Muhammad Yusuf sebagai Pj Bupati Buton Tengah, Bahri sebagai Pj Muna Barat dan La Ode Budirman sebagai Pj Bupati Buton Selatan.
Laporan : IJ
