SULTRALINE.ID: KENDARI – Rencana pembangunan ruang serbaguna di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Kendari terancam batal. Hal ini setelah tidak adanya titik temu atas rencana pembiayaan pembangunan antara pihak sekolah dan orang tua siswa yang dimediasi Komite Sekolah.
Pasalnya, para orang tua merasa keberatan dengan besaran pembiayaan yang dibebankan sebesar Rp 400 ribu tiap orang tua siswa tersebut. Bahkan dalam pertemuan yang digelar antara pihak sekolah dan Orang tua siswa, Sabtu
(24/12/2016) di halaman sekolah, para orang tua menuding hal tersebut sebagai pungutan liar.
“Kalau memang ini sumbangan atau pembayaran komite, pihak sekolah harus merincikan peraturan yang menjadi rujukan sehingga kami merasa yakin ini bukan pungutan liar. Dan pihak sekolah dalam menentukan besaran harus disesuaikan dengan kemampuan,” kata orang tua siswa yang ditemui SULTRALINE.ID usai pertemuan.
Senada dengan pernyataan tersebut, Orang tua siswa lainnya yang ditemui SULTRALINE.ID mengaku mendukung rencana pembangunan gedung serbaguna untuk menunjang kegiatan siswa, namun pembayarannya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua.
“Pihak sekolah tadi menyatakan bahwa itu adalah sumbangan untuk gedung yang menunjang kegiatan siswa, itu bagus tapi harus disesuaikan dengan kemampuan, karena kami cukup berat dengan besaran pembayaran itu,” kata orang tua siswa yang minta namanya tidak dituliskan itu.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP 5 Kendari, Mansur saat dimintai keterangan atas penolakan orang tua siswa ini menyangkal bahwa sumbangan atas rencana pembangunan gedung sekolah itu adalah pungutan liar. Selain itu pihaknya juga menentukan besaran sumbangan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua siswa.
Menurutnya, pungutan yang sifatnya sumbangan itu jelas peruntukannya yakni untuk membiayai pembangunan Gedung Serbaguna dan telah dikoordinasikan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari.
“Pungutan liar itu, kalau tidak jelas peruntukan dananya, seperti misal parkir yang tidak ada kuponnya itu kemungkinan pungutan liar, karena tidak jelas mau dikemanakan itu uangnya, nah kalo sumbangan ini jelas dan tidak ada pemaksaan. semua dikembalikan ke pihak orang tua siswa,” kata Mansur.
Ia juga menjelaskan, bahwa untuk menyepakati besaran sumbangan pembangunan, pihak sekolah dan orang tua siswa telah bertemu beberapa kali namun belum ada titik temu. Sehingga untuk saat ini rencana pembangunan tersebut dipending.
“Untuk sumbangan ini kita merujuk ke sekolah-sekolah lain yang juga melakukan pembangunan dengan sumbangan orang tua siswa, bahkan dengan sumbangan lebih besar. Namun orang tua siswa menolak, jadi yang kita tidak paksa, itu dikembalikan ke kemauan orang tua siswa itu sendiri,” pungkas Mansur.
Laporan: Taufik Qurahman
