Buntut Pilkada Kolaka 2018 yang Diduga Banyak Kecurangan, Masyarakat Kolaka Gelar Aksi di Mendagri dan Bawaslu RI Minta Usut Tuntas

SULTRALINE.ID, KENDARI – Puluhan Masyarakat Kolaka yang tergabung dalam Barisan Pemerhati Rakyat Kolaka (BPRK) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kantor Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Ri, di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Aksi ini merupakan buntut permasalahan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kolaka beberapa waktu lalu. Pasalnya BPRK telah mengadukan soal adanya dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan Pilkada Kolaka. Namun sampai saat ini aduan mereka di Mendagri dan Bawaslu Ri belum ada tindakan sama sekali.

Menurut Ketua BPRK Berthy Layuk, dalam orasinya bahwa bukti kecurangan sangat jelas dilakukan dengan tertangkap tangannya Lurah Kolakaasi yang sedang membagikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda pada masyarakat ketika pada saat hari pencoblosan (27/7/2018). Dugaan semakin itu dilakukan untuk kepentingan pasangan calon lain dalam kontestasi Pilkada Kolaka.

“Namun anehnya Panwas Kolaka dan pihak kepolisian tindak menindak, padahal jelas-jelas Lurah Kolakaasi kedapatan membawa KTP ganda, bahkan videonya telah beredar di berbagai media sosial hingga media massa,” terang Berthy Layuk.

Olehnya itu, lanjut Ia, aksi ini perlu dilakukan untuk meminta Mendagri dan Bawaslu RI untuyk mengusut tuntas permasalahan ini. Apalagi ditambah lagi dugaan manipulasi data oleh pihak penyelenggara Pilkada kabupaten Kolaka.

“Selain itu adanya pemilih di bawah umur, serta yang parahnya lagi adanya kezaliman terhadap rakyat Kolaka yang dilakukan Bupati hasil pilihan pihak penyelenggara Kabupaten Kolaka (karena jelas kecurangannya) dengan menghilangkan hak-hak rakyat khususnya memutasi ASN tanpa alasan dan dasar aturan yang jelas,” bebernya.

Sementara itu orator lain Haeruddin, meminta ketegasan pihak terkait karena akibat permasalahan ini sudah berlarut-larut serta sangat merugikan masyarakat.

“Aksi kami tak putus disini, kami juga akan meminta pihak Ombudsman RI serta KPK untuk turun ke Kolaka, karena kuat dugaan ini motifnya sistematis, terstruktur dan massif, serta adanya aroma korupsi,” teriaknya.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.