SULTRALINE.ID, MUNA BARAT – Barisan Masyarakat Muna Barat Bersatu menyatakan sikap menolak pelantikan Pejabat Bupati Muna Barat yang di usung Mentri Dalam Negeri ( Mendagri). Hal ini disampaikan Kardono ketika menyampaikan aspirasinya saat mengadakan aksi damai.
“Kami BMMB menyatakan sikap Menolak pejabat Muna Barat yang tidak melalui usulan Gubernur Sulawesi Tenggara, karena dinilai mencederai semangat otonomi Daerah. Serta mendesak Kemendagri agar melakukan peninjauan kembali atas Surat Keputusan penunjukan Pejabat Bupati di Muna barat” , Kata Kardono saat menyampaikan orasinya di tugu lagadi, Senin (23/05/2022).
Selain itu, pria yang akrab di sapa Don Sultra ini, juga menyampaikan dukungannya terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara agar tidak melantik penjabat Bupati Muna Barat yang tidak melalui usulan Gubernur. Serta meminta kepada DPR RI agar membentuk pansus terkait diskresi yang dilakukan Mendagri.
“Kami juga Memberikan dukungan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tidak melantik calon Pejabat Muna Barat yang tidak melalui usulan Gubernur, serta meminta DPR RI agar membentuk pansus atas diskresi yang dilakukan Mendagri terkait pengangkatan Bupati di sejulah Daerah di Indonesia terkhusus Sulawesi Tenggara.” Beber alumni Sospol UHO ini.
Kemudian ia meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar melakukan pencermatan terhadap proses penunjukan para penjabat Bupati di Indonesia termasuk Muna barat karena mereka duga sarat akan permainan.
“Kami mendesak kepada Mendagri sebaiknya Menarik Kemabli SK PJ Mubar , agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Mubar, pungkasnya.
Laporan : LM.ABDUH
