Aznil: Kritik Permenhub 108 Bukan Berarti Pembangkangan

SULTRALINE.ID, KENDARI – Terkait pernyataan Wakil sekjend ProDem di beberapa media yang mengatakan bahwa broadcast Adian Napitupulu mengkritik moratorium dikeluarkan oleh Menteri Koordinator merupakan sebuah pembangkangan kepada pemerintahan Jokowi. Mendapat sanggahan dari Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Aznil.

“Saya sebagai Presidium PENA 98 sangat menyayangkan pernyataan wakil Sekjen ProDem tersebut. Karena tidak benar Adian Napitupulu selaku Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA)¬† menyerang Pemerintahan Jokowi. Karena secara tegas pada Rapat kerja Nasional (Rakernas) III Pospera yang diselenggarakan 28 Januari 2018 lalu di Medan, Sumatera Utara, secara aklamasi dalam rapat pleno Pospera memutuskan mendukung sepenuhnya Jokowi sebagai Capres 2019 dan bertekad all out bergerak memenangkan Jokowi 2 Periode,” terangnya dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dijelaskannya, Ketika dukungan dan loyalis Pospera kepada Presiden Jokowi bukan berarti menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah. Itu namanya fanatik membabi buta. Pospera adalah kumpulan aktivis 98 yang rasional dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Permenhub 108 yang mewajiban para driver online untuk mengurus izin angkutan sewa khusus adalah sebuah kebijakan yang tidak bijak. Driver online harus berbadan hukum secara bersama-sama akan membunuh hak para driver untuk bermitra secara langsung dengan aplikator. Pola ini mirip dengan pola orde baru yang menerapkan tata niaga cengkeh pada tahun 70-an yang akhirnya membunuh masa depan petani.

“Pospera menilai kebijakan tersebut salah alamat. Seharusnya kebijakan tersebut ditujukan kepada perusahaan jasa aplikasi bukan kepada driver. Jadi objeknya harus dirubah,” ujarnya yang jhju Dewan Pembina Pospera Sumatera Barat ini.

Ditambahkan, alasan Pospera mengkritisi Permenhub 108 tersebut dikhawatirkan jangan sampai melahirkan konglomerasi dengan cara memeras keringat rakyat. Bahwa tanpa membuat perantara, rakyat bisa sejahtera.

Lanjut Ia, Adian melihat moratorium penghentian pendaftaran taksi online merupakan kebijakan yang aneh. Alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan adanya moratorium itu untuk melindungi pengemudi taksi online agar tidak gagal bayar dalam pembayaran kredit mobil seolah-olah dijadikan masalah. Sementara kredit macet pengusaha yang sangat banyak kenapa tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan.

“Untuk itu, alasan Luhut Binsar tersebut tidak Logis. Seharusnya Menteri Perhubungan tetap konsisten menunda diberlakukannya Permenhub 108 setelah merevisi pasal-pasal yang merugikan driver online sebagaimana disepakati hasil pertemuan Menteri Perhubungan dengan perwakilan driver online pada tanggal 13 Februari 2018 lalu,” pungkasnya.

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.