Sab. Jan 18th, 2020

Aksi Jilid III, APIK ke DPRD Kolaka Pertanyakan Perkembangan Dugaan Rangkap Jabatan Wabub Kolaka

1 min read
img-20200113-wa0050

SULTRALINE.ID, KOLAKA – Asosiasi Pemuda Intelektual Kolaka (APIK) kembali menggelar aksi protes terhadap dugaan kasus rangkap jabatan yang terjadi di kabupaten Kolaka, Senin (13/01/2020).

 

Aksi jilid III ini, APIK mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka mempertanyakan sejauh mana perkembangan upaya penyelesaian dari persoalan rangkap jabatan yang terjadi di kabupaten Kolaka dalam hal ini wakil bupati kolaka, Muh. Jayadi yang di nilai telah melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini pasal 40 Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dan pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

 

(Aksi APIK di DPRD Kolaka dikawal ketat kepolisian)
(Aksi APIK di DPRD Kolaka dikawal ketat kepolisian)

 
Dalam aksi protes jilid III ini, APIK juga mendesak pihak DPRD kabupaten Kolaka segera mengambil langkah tegas untuk memanggil oknum yang terlibat dalam kasus rangkap jabatan ini beserta seluruh panitia penyelenggara muskorkab II Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka sehingga rapat dengar pendapat (RDP) dapat segera di laksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

 

“Persoalan rangkap jabatan ini tidak bisa di biarkan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 40 Nomor 3 tahun 2005 tentang SKN dan pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan di sinyalir akan melahirkan konflik kepentingan juga penyalahgunaan kekuasaan eksekutif serta berpotensi terciptanya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme),” beber Korlap aksi Wahyu Ramadhan kepada media ini.

 

Sementara itu, Syahrial Amir selaku orator menegaskan, Muh Jayadin harus memilih satu jabatannya, wakil bupati atau Ketua KONI Kolaka, sehingga roda pemerintahan berjalan bagus

 
“Karena ad/art KONI sama sekali tidak mengatur atau membolehkan pejabat publik bisa memimpin KONI, dan di peraturan perundang undangan pun sangat jelas. Kami¬†hanya ingin meminta kesadaran hukum pak jayadin selaku salah satu tokoh di kabupaten kolaka,harusnya beliau memperlihatkan contoh yang baik kepada masyarakat bukan arogansi,” pungkasnya.

 
Aksi pun berlangsung lancar dan tertib yang kemudian massa aksi diterima Perwakilan DPRD Kolaka.

 
Laporan : IJ

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *