March 25, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Air mata masyarakat Wawonii pecah pada saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada, Rabu 6 Maret 2019.

Pasalnya aksi yang mereka lakukan harus mendapat tindakan represif dari oknum aparat kepolisian dan oknum satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Sultra. Padahal mereka hanya menyuarakan aspirasi untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang ada di Wawonii, Konawe Kepulauan. Karena menurut mereka wilayah Wawonii bukan peruntukan untuk tambang dan dikhawatirkan akan merusak indahnya Wawonii.

Atas peristiwa itu kecaman dan desakan dari sejumlah elemen masyarakat dan lembaga terus menguat. Salah satunya datang dari fungsionaris Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra, Fayz All Madjid.

Menurutnya kurang lebih 21 tahun berlalu, reformasi pada 21 mei 1998 membawa dampak perubahan signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tatanan politik, hukum, ekonomi,sosial dan budaya. Agenda reformasi 98 adalah agenda kebangsaan yang harus di kawal oleh setiap warga negara dari hulu sampai hilir.

Lanjut Ia, kesadaran setiap warga negara dalam empat tatanan ini adalah kesadaran kolektif yang sifatnya positif demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara ,terutama perbaikan sistem hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Salah satu daripada agenda penting yang lahir dari rahim reformasi adalah amandemen UUD 1945 yang menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali, tentunya bersifat non prabayar. Jaminan ini dimuat dalam pasal 27,28 dan 28A sampai 28J UUD 1945.

“Amandemen yang dilakukan 4 tahap ini diharapkan mampu memberikan berkehidupan yang harmonis dan berkemajuan serta dapat meninggalkan kehidupan yang otoriter,feodal dalam sendi berbangsa dan bernegara. Runtuhnya rezim orde baru pada masa itu membangkitkan harapan yang lama terkubur didasar bumi oleh rezim otoriter, menutup rapat kerang demokrasi, menjual murah ketetapan hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah wajah rezim ini maka tak heran lewat gelombang masa dari kekuatan civil societi, mampu meruntuhkan kerjaan otoriter dan feodal terbesar dikala itu dan menginginkan rezim ini dikubur sedalam–dalamnya tanpa melalui proses pemakaman yang terhormat,” urainya, Sabtu (9/3/2019)

“Seperti mentari pagi terbit di ufuk timur dengan segenap harapan baru, segala bentuk tuntutan terkabulkan, ditandai dengan keputusan politik memisahkan POLRI dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999. karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus POLRI berada langsung di bawah Presiden,” sambungnya.

Tulang-belulang rezim ini seolah diangkat kembali dari alam barza oleh institusi kepolisian Polda SULTRA dan kepala satuan pamong praja yang diharapkan menjadi pelayan, pengayom, pelindung sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam UU NO.2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia.

“Pada tanggal 6 maret 2019 sekelompok masyarakat Sultra dari Kepulauan Konawe (Wawonii) melakukan demonstrasi, menghadap gubernur Ali Mazi untuk menyampaikan aspirasi terkait pertambangan yang akan dibuka di kepulauan itu, dalam tuntutanya masyarakat menolak keras untuk diadakan aktifitas pertambangan karena alasan kelangsungan dan kelestarian alam wawoni,mengingat pulau wawoni secara geografis tak layak untuk menjadi zona produksi tambang. namun bukan sambutan hangat yang diterimah oleh masyarakat tapi tembakan gas air mata serta pukulan benda tumpul yang mendarat mulus di kepala sebagian masyarakat,mahasiswa dan aktifis lainya. tak tanggung-tanggung aparat yang seharusnya menjadi penegak hukum, pelindung HAM malah melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindakan pelanggaran HAM, tak perduli baik itu seorang ibu dengan usia senja maupun seorang anak yang merasa aman,” papar Mahasiswa Fakultas Hukum UHO ini.

Atas peristiwa itu, dirinya secara tegas menuntut kepada gubernur Sulawesi Tenggara sebagai kepala daerah untuk mencopot kasatpol PP Sultra dan menuntut kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mencopot Kapolda Sultra.

“Serta menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisisian lewat pengadilan tinggi sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU NO.2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia, dan menon aktifkan aparat yang terlibat dalam pelanggaran HAM lewat peradilan kode etik profesi POLRI sesuai dengan perkapolri No.14 tahun 2011,” tandasnya.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

No Comments