Sen. Okt 25th, 2021

900 Ribu Lebih Warga Sultra Belum Memiliki Jaminan Kesehatan

1 min read
ilustrasi pelayanan kesehatan

ilustrasi pelayanan kesehatan

SULTRALINE.ID: KENDARI – Sebanyak 963.039 penduduk Sulawesi Tenggara belum mendapatkan layanan jaminan kesehatan dari Pemerintah dengan belum menjadi peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jumlah ini menurun dibanding catatan yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.072.000 orang.

Kepala BPJSKesehatan Cabang Kendari, Diah Eka Rini dalam kegiatan penandatanganan komitmen Pemda bersama BPJS Kesehatan di Aula Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (21/12/2016) memaparkan, hingga November 2016, jumlah penduduk Sultra yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) sebanyak 1.578.846 orang.

“Dari jumlah penduduk Sultra tahun 2016 sebanyak 2.629.979, jumlah penduduk yang menerima layanan JKN baru sekitar 62,33 persen, atau masih 37,67 persen belum menjadi peserta BPJS,” jelas Diah Eka Rini.

Berdasarkan data Divisi Reguibal IX BPJS Kesehatan, untuk jumlah kepesertaan program JKN di Sultra, segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 1.041.216, sedangkan PBI APBD sebanyak 75 183. Sedangkan untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) penyelengara negara sebanyak 245.120, TNI/Polri/PNS sebanyak
28.439, Pegawai Swasta sebanyak 48.381.

Selanjutnya untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 103 445. sementara iyu untuk segmen BP PP penyelenggara negara sebanyak 33 900, veteran sebanyak 1.069, perintis kemerdekaan sebanyak 27, investor sebanyak 5, pemberi kerja sebanyak 51 dan PP swasta lainnya sebanyak 11.

Dalam pemaparannya, Diah Eka Rini juga menjelaskan, pelaksanaan program JKN di daerah memiliki banyak permasalahan, diantaranya kabupaten belum menganggarkan anggaran untuk jamkesda, banyak masyarakat miskin mendaftarkan diri dan keluarga sebagai peserta mandiri seharusnya menjadi peserta PBI.

Selain itu, tidak adaya sumber data yang vaslid yang dimiliki Pemda juga turut menjadi masalah, serta masih banyak data yang diserahkan belum memiliki Nomer Induk Kepegawaian (NIK).

“Banyak peserta PBI yang telah berubah status, keluar atau meninggal namun belum ada peganti. Masalah lainnya, yakni Pemda masih mengelola sendiri program jaminan kesehatan daerah,” papar Diah.

Dikonfirmasi atas masih banyaknya warga yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata menjelaskan, pihaknya mendorong daerah untuk mengakomodir program JKN dengan anggaran dari APBN dan ABPD.

“Jika daerah belum mampu untuk mandiri maka gunakan APBN tapi jika sudah mampu silahkan secara mandiri mengunakan APBD,” jelas Saleh Lasata.

Laporan: Taufik Qurahman

17 thoughts on “900 Ribu Lebih Warga Sultra Belum Memiliki Jaminan Kesehatan

  1. Ping-balik: ciprofloxacin india
  2. Ping-balik: cialis generic usa
  3. Ping-balik: buy naltrexone

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

€sl Promotion

€sl Promotion