10 Daerah di Sultra Belum Terapkan Transaksi Non Tunai

SULTRALINE.ID, KENDARI – Penerapan transaksi non tunai di Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mulai di berlakukan sejak 1 Januari 2018 lalu. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2016  tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kemudian diamanatkan dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi tertanggal 17 April 2017.

Inti dalam surat edaran itu meminta kepada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah supaya mulai tahun anggaran atau mulai 1 januari 2018 semua harus sudah menerapkan transaksi non tunai. Sekaligus dalam surat edaran itu diminta masing-masing daerah melaporkan progress dan perkembangan dari transaksi non tunai di daerah masing-masing.

Namun berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sultra baru tujuh (7) daerah yang telah melaksanakan implementasi pengelolaan keuangan daerah secara non tunai, dan sisanya belum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

 

Itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin saat berkunjung di Kota Kendari, Juma’t 13 April 2018.

“Yang sudah melaksanakan itu 7 daerah dan 10 daerah yang belum,” ujarnya di ruang pola kantor Walikota.

Lebih lanjut Ia, 10 daerah yang belum melaksanakan yakni Kabupaten Bombana, Kolaka Utara, Muna, Konawe Utara, Wakatobi, Buton Utara, Konawe, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, dan Buton Selatan.

“7 daerah yang sudah itu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, dan Kota Baubau,” tambahnya.

Menurutnya kedatangannya di Sultra untuk melakukan evaluasi dan monitoring implementasi pengelolaan keuangan daerah secara non tunai.

“Saya kira di Sultra sudah relativ bagus jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Dan kami minta juga semua pihak untuk mengefektifkan penerapan transaksi non tunai ini. Karena penerapan transaksi non tunai bukan di belanja daerah saja tapi pada penerimaan nya juga,” katanya.

Ia pun berharap penerapan transaksi non tunai di Sultra bisa 100 persen dalam waktu dekat ini seperti Provinsi DKI Jakarta.

“Tapi itu kan kita maklumi jika masih belum semua melakukan, karena banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan terutama kesiapan infrastrukturnya,” pungkasnya

 

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *